Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah berkomitmen tak akan lelah memerangi pungutan liar (pungli), terutama pada sentra pelayanan publik. Pemerintah berikhtiar menghadirkan pelayan berkualitas.

 

"Pemberantasan pungli tak boleh kendur, tidak boleh berhenti, harus dikerjakan sehingga rakyat dapatkan dampak positifnya," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas soal lanjutan pembahasan reformasi hukum di Kompleks Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).

 

Jokowi menekankan, pemberantasan pungli harus diikuti dengan pembenahan yang bersifat sistemik. "Artinya, setelah kita menyelesaikan pungli, perbaikan sistemnya harus masuk, pembenahan sistemnya harus masuk," kata dia.

 

Selain itu, kata Presiden, pemberantasan pungli harus jadi pintu masuk agar layanan publik semakin cepat, baik, berkualitas. Presiden mencontohkan pelayanan di Kepolisian. Presiden meminta percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK dan penanganan tilang.

 

"Memperluas pelayanan berbasis online agar pembayaran non-tunai melalui perbankan segera kita terapkan," kata Presiden.

 

Mantan Gubenur DKI Jakarta itu menegaskan, reformasi hukum tidak hanya sisi hilir. Namun juga ke hulu, berupa pembenahan aspek regulasi, dan aspek prosedur.

 

"Saya minta penataan regulasi jadi prioritas reformasi hukum kali ini," kata dia.

 

Rapat terbatas ini dihadiria sejumlah menteri, di antaranya Menteri Polhukam Wiranto, Kepala BNPT Suhardi Alius, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.


Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...-pungli-kendur

---

Kumpulan Berita Terkait PUNGLI :

- Presiden tak Mau Pemberantasan Pungli Kendur

- Pungli pada Pelamar PPSU Pondok Labu Berdalih Pinjaman Uang

- Ketahuan Tarik Pungli Oknum Pegawai Kelurahan Buru-buru Minta Maaf