Ketua Umum Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Jaya Suprana menyerahkan piagam MURI kepada Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Chappy Hakim saat Penyerahan Piagam MURI di Jakarta, Rabu (28/12/2016). PT Freeport Indonesia menerima penghargaan untuk dua rekor nasional baru yaitu sebagai pembangun dan pemilik smelter tembaga pertama dan pemasok tunggal konsentrat tembaga terbesar.
PT Freeport Indonesia bersedia mengkonversi kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi. Freeport juga bersedia membangun smelter, asalkan mendapatkan perpanjangan kontrak di Tambang Grasberg, Papua.

Pemerintah mengumumkan pemberlakuan peraturan baru di sektor mineral melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun. Berdasarkan PP 1/2017, para pemegang Kontrak Karya harus mengubah kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi bila ingin tetap mendapat izin ekspor konsentrat.

Izin kontrak karya telah berlaku selama hampir 50 tahun. Saat ini ada 34 pemegang kontrak karya, di antaranya Freeport dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, yang sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara.

Setelah mengubah status kontraknya menjadi IUPK Operasi Produksi, perusahaan tambang melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri alias membangun smelter. Sejak 2009 pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan pertambangan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Aturan ini dituangkan dalam Undang-undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"PT Freeport Indonesia telah menyampaikan kepada pemerintah komitmennya untuk membangun smelter dan akan segera melanjutkan pembangunan segera setelah hak operasionalnya diperpanjang," kata VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, dikutip Detik Finance, Senin (16/1/2017).

Saat ini, perkembangan pembangunan smelter katoda tembaga Freeport di Gresik, Jawa Timur, baru mencapai 14 persen. Padahal, rencana awal menyebutkan smelter dengan nilai investasi USD2,2 miliar berkapasitas 2 juta ton konsentrat tersebut rampung sebelum 12 Januari 2017.

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies Budi Santoso, melalui Bisnis.com, mengatakan perubahan status kontrak Freeport bisa mendorong kembali pembangunan smelter yang sempat tertunda, yang secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi pemerintah.

Budi menambahkan keuntungan lebih besar dapat diperoleh Freeport dalam proses divestasi saham. Berdasarkan regulasi lama, skema divestasi saham menggunakan model penggantian investasi yang telah dikeluarkan perusahaan (replacement cost).Pemerintah akan mengubah skema itu menjadi harga pasar wajar (tanpa memperhitungkan cadangan).

Selain itu, Freeport juga akan mendapatkan kepastian perpanjangan operasi setelah 2021. Apalagi jangka waktu pengajuan perpanjangan kontrak dipercepat menjadi lima tahun sebelum kontrak berakhir, dari sebelumnya dua tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2014, Freeport menyepakati aturan untuk mendivestasikan 30 persen sahamnya sampai 2019 sebagai salah satu prasyarat untuk perpanjangan kontrak operasionalnya yang akan habis pada 2021.

Saat ini pemerintah telah memiliki 9,36 persen saham Freeport yang didapat sejak Kontrak Karya generasi pertama yang ditandatangani pada 1967. Dengan demikian, Freeport akan melepas 20,64 persen lagi sisa sahamnya.

Freeport sebenarnya sudah melakukan penawaran tahap kedua sahamnya, sebanyak 10,64 persen, kepada pemerintah pada awal tahun 2016 dengan total USD1,7 miliar. Namun, penawaran harga yang diberikan Freeport Indonesia dinilai terlalu tinggi. Kementerian ESDM sendiri memberikan penawaran saham Freeport Indonesia di angka USD630 juta.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...a-diperpanjang

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Berkembangnya supremasi kerumunan

- Duterte siapkan darurat militer untuk perangi narkoba

- Peningkatan ekspor nonmigas sumbang surplus 2016