Indonesia sebagai negara berkembang tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan negara seperti pajak untuk menggerakkan roda perekonomian. Utang diperlukan untuk membiayai pembangunan, namun dengan kapasitas yang aman tentunya. Konsep utang sangat tepat untuk menutupi kekurangan dana pembangunan.




Saat ini, pemerintah tengah mengkaji rencana pencarian utang lebih awal (pre-funding) di kuartal IV-2016 sebesar Rp 40 triliun untuk menggenjot belanja negara di 2017. Hal ini dikarenakan penerimaan di awal tahun masih minim sehingga pemerintah membutuhkan dana talangan.

Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan, prefunding ini juga untuk mengantisipasi jika situasi pasar dunia dan domestik tidak kondusif di tahun 2017 mendatang, dan likuiditas pada Desember 2016.

"Jadi, yang bagian akhir itu yang penting, kan ada volatility akhir-akhir ini. Kami tentu akan mengecek ulang, termasuk kita akan hitung ulang, apakah butuh segitu," kata Robert di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (15/11).
Meski begitu, pemerintah tidak akan menggunakan keseluruhan dari jumlah utang tersebut. Jika situasi pasar dunia masih kondusif di awal tahun 2017, maka pemerintah masih bisa menggunakan langkah alternatif lainnya guna menggenjot belanja negara di awal tahun.

"Jadi, kita fleksibel saja, kalau marketnya kondusif, ya yang mana saja akan kita launch, prefunding. Tapi kalau marketnya sedang tidak bagus, kita juga tidak ngotot-ngotot amat. Pemerintah masih banyak alternatif," imbuhnya.

Pemerintah dan perusahaan swasta Tanah Air mencari utang ke banyak sumber, seperti negara lain atau utang luar negeri. Tak hanya negara, Indonesia juga berutang pada lembaga internasional dan lainya.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, posisi utang luar negeri Indonesia per April 2016 hanya USD 318,97 miliar atau sekitar Rp 4.290 triliun. Angka utang ini naik dibanding bulan sebelumnya atau Maret 2016 yang tercatat hanya USD 315,98 miliar.

Porsi utang luar negeri pemerintah sendiri mencapai USD 148,29 miliar dan Bank Indonesia sebesar USD 5,45 miliar. Total utang keduanya adalah USD 153,75 miliar. Total utang ini naik dari bulan sebelumnya yang hanya uSD 151,31 miliar.

Sedangkan porsi utang swasta tercatat sebesar USD 165,22 miliar. Angka utang ini naik dari bulan sebelumnya yang hanya USD 164,67 miliar.

Jumlah utang di 2016 terus naik.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, per Oktober 2016, utang luar negeri Indonesia mencapai USD 323,24 miliar atau sekitar Rp 4.347 triliun. Angka utang ini naik dibanding April 2016 yang hanya USD 318,97 miliar.

Sumber utang luar negeri ini berasal dari 3 macam kreditor. Pertama adalah dari berbagai negara dengan total USD 174,59 miliar. Kemudian dari organisasi internasional sebesar USD 29,89 miliar serta lainnya sebesar USD 118,75
ADSENSE Link Ads 200 x 90
miliar.

Dari sisi negara, Singapura tercatat sebagai pemberi utang terbesar ke Indonesia dengan total mencapai USD 54,06 miliar atau setara dengan Rp 724 triliun. Selanjutnya disusul oleh Jepang dengan total utang mencapai USD 32,90 miliar. China saat ini juga cukup besar memberi utang ke Indonesia dengan nilai mencapai USD 14,32 miliar dan disusul oleh Amerika Serikat sebesar USD 10,25 miliar. Masih banyak negara lain yang memberi utang ke Indonesia dengan nilai di bawah USD 10 miliar seperti Hong Kong, Jerman, Korea Selatan, Spanyol dan lain sebagainya.

Sedangkan dari sisi organisasi internasional, IBRD tercatat sebagai pemberi utang terbesar dengan nilai USD 15,72 miliar. Kemudian ADB juga memberi utang sebesar USD 9,04 miliar. Selanjutnya disusul oleh IMF sebesar USD 2,7 miliar. Masih banyak organisasi lainnya seperti EIB, NIB dan lain sebagainya yang memberi utang ke Indonesia.

Namun demikian, Adviser IMF Benedict Bingham pernah mengatakan Indonesia sudah tidak lagi berutang pada lembaga moneter internasional tersebut. Adapun utang tercantum dalam data statistik utang luar negeri Bank Indonesia itu merupakan kuota penyertaan modal Indonesia dalam bentuk mata uang khusus IMF, biasa disebut special drawing rights (SDR).

"Berdasarkan dokumen perjanjian, alokasi SDR kepada seluruh negara anggota disesuaikan dengan proporsi kuota mereka di IMF. Ini dalam rangka menyediakan likuiditas tambahan buat negara anggota."

Saat ini, lanjut Benedict, kuota Indonesia sebesar SDR 1,98 juta atau setara USD 2,8 juta. Berdasarkan standar akuntansi, penyertaan modal ini diperlakukan sebagai utang atau kewajiban luar negeri harus ditanggung Bank Indonesia.

"Sementara, kepemilikan SDR diperlakukan sebagai aset Bank Indonesia," katanya. "Jadi, ketika SDR dialokasikan, itu tidak mengubah posisi utang negara anggota pada IMF."

Utang luar negeri Indonesia terbilang cukup besar. Untuk apa saja utang tersebut?

Dari data bank sentral, penggunaan terbesar utang luar negeri Indonesia adalah untuk sektor keuangan, penyewaan dan jasa perusahaan atau leasing. Besarnya utang luar negeri untuk sektor ini mencapai USD 165,8 miliar. Selanjutnya, sektor industri manufaktur atau pengolahan yang utangnya mencapai USD 34,6 miliar.

Penggunaan utang luar negeri untuk sektor pertambangan mencapai USD 25,86 miliar. Utang luar negeri yang digunakan untuk listrik, gas dan air bersih mencapai USD 23,16 miliar.

Sektor jasa atau service menggunakan utang luar negeri sebesar USD 18,5 miliar disusul sektor pengangkutan dan komunikasi dengan utang luar negeri mencapai USD 14,26 miliar.

Untuk sektor bangunan perumahan dan gedung, posisi utang luar negerinya mencapai USD 9,75 miliar. Sektor pertanian, peternakan dan kehutanan mencatat utang USD 8,02 miliar. Sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan posisi utang luar negerinya mencapai USD 10,11 miliar. Sektor lain sebesar USD 13,11 miliar.

[spoiler=Sumber] [url=http://www.portalpiyungan.co.id/2017/01/review-perjalanan-jokowi-jk-perjalanan.html?m=1[/spoiler]]www.portalpiyungan.co.id/2017/01/review-perjalanan-jokowi-jk-perjalanan.html?m=1[/spoiler][/url]

Janji kini tinggal janji