Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (tengah) dan Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati (kiri) memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Cimahi di Gedung KPK, Jakarta, Jum'at (2/12). Daftar pasutri yang tertangkap KPK bertambah lagi.
Demokrasi, sejatinya memang tak sejalan dengan prinsip kekeluargaan. Sebab, dalam kekeluargaan identik dengan bagi-bagi kekuasaan. Sedangkan demokrasi menghendaki pemisahan kekuasaan. Tak heran, ketika kekuasaan dipegang segelintir keluarga, maka kerap dijalankan dengan menyimpang.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Cimahi, Jawa Barat. Jumat (2/12), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menetapkan Wali Kota nonaktif Cimahi AST dan suaminya MIT sebagai tersangka. Pasutri itu disangka menerima suap Rp500 juta.

Penyuapnya dua pengusaha dengan inisial TDB dan HSG, juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Mereka diduga menyuap berkaitan dengan proyek ijon pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi. Proyek itu bernilai Rp57 miliar.

Basaria menjelaskan MIT sedianya akan menerima Rp6 miliar dari kesepakatan antar mereka atas proyek tahap II Pasar Atas Baru. MIT, sebagai suami Wali Kota dan mantan Wali Kota digantikan istrinya pada 2012 lalu, " Dia masih turut kendalikan semua kebijakan pemerintah," ucap Basaria seperti dipetik dari detikcom.

MIT diduga mengendalikan dan menjual pengaruh istrinya. Hal itu dilakukan MIT, salah satunya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil korupsi. Menurut Basaria, penyelidik KPK menemukan selalu ada komunikasi antara kedua pengusaha dan MIT, khususnya dalam penentuan proyek di Cimahi.

"Faktanya, selalu MIT yang melakukan pembahasan, dan istrinya hanya tanda tangan saja," kata Basaria seperti dinukil dari Kompas.com.

MIT yang baru Agustus lalu terpilih menjadi ketua DPD Golkar Cimahi itu langsung diturunkan dari jabatannya. Golkar adalah salah satu partai politik pendukung AST. Partai lainnya adalah PKS dan Nasdem.

Nasib pencalonan AST sementara jalan terus. Ketua KPU Kota Cimahi Handi Dananjaya menegaskan proses penyelenggaraan Pilkada Cimahi 2017 tetap berjalan atau tidak berpengaruh jika AST berurusan dengan hukum.

Jika penyidik KPK melakukan penahanan, AST tetap masih sah sebagai peserta Pilkada Cimahi 2017. "Prinsipnya tidak menggugurkan atau tidak membatalkan kepesertaan bersangkutan sebagai peserta Pilkada Cimahi," ujar Handi.

Penangkapan kedua tersangka ini menambah panjang daftar suami istri yang tersandung kasus rasuah. Setidaknya, sudah [URL="https://beritagar.id/artikel/berita/enam-pasutri-yang-terjerat-korupsi "]ada enam pasutri [/URL]yang dibui karena mendulang uang haram karena korupsi. Kebanyakan mereka adalah pejabat di daerah, seperti MIT dan ATS.

Mereka adalah Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan Lucianty ,Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti, Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan Budi Antoni Aljufri dan Suzanna, Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan Romi Herton dan Masyitoh, mantan Bupati Karawang, Jawa Barat Ade Swara dan Nur Latifah, mantan Bendahara Partai Demokrat, M Nazaruddin dan Neneng.

Kasus ini juga menambah panjang daftar korupsi dalam dinasti politik. Sebelumnya, tiga keluarga membentuk dinasti politik di daerah berbeda terjerat kasus korupsi. Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian, anak dari Amiruddin Inoed. Amiruddin berkuasa di Banyuasin selama 12 tahun sebelum digantikan anaknya.Yan Anton tertangkap kasus suap.

Fuad Amin Imron, yang pernah menjadi Bupati Bangkalan, Madura selama 10 tahun. Lalu diganti anaknya. Fuad lalu menjadi ketua DPRD Bangkalan. Belakangan Fuad juga ditangkap karena suap. Selain itu juga [URL="http://www.cnnindonesia.com/politik/20150709162515-32-65522/kpk-nilai-politik-dinasti-muluskan-potensi-korupsi/ "]dinasti politik Banten [/URL]yang menyeret Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana ke balik jeruji karena suap dan korupsi.

"Korupsi (jadi) sangat memungkinkan dalam dinasti politik," kata Plt Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji, Juli tahun lalu



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...si-dari-cimahi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Ahok tak dikenai UU ITE

- Ernest Prakasa: Kekurangan Ahok adalah dia bukan muslim

- Aksi Damai 212