JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, maraknya penyebaran informasi bohong atau hoax, merupakan upaya pihak-pihak tertentu untuk merusak kondusivitas negara.

Ragam hoax itu dimunculkan oleh berbagai pihak menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Informasi palsu tersebut, kata Bambang, kerap dikaitkan dengan demonstrasi 4 November dan penanganan hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terseret kasus dugaan penistaan agama.

"Semua hoax itu tak hanya diarahkan untuk mengacaukan perspesi masyarakat tentang situasi terkini, tetapi juga upaya untuk mengeskalasi atau memperlebar persoalan," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Senin (21/11/2016).

Bambang menegaskan, penyebaran hoax yang marak harus ditanggapi serius oleh pemerintah. Sebab, pelaku penyebar informasi sesat tersebut sudah merangsek ke wilayah privat lembaga-lembaga negara.

Seperti mengacaukan pola dan sistem komando kepolisian, memanipulasi informasi Badan Intelijen Negara (BIN), hingga upaya menimbulkan kecemasan dengan mendorong masyarakat atau nasabah bank menarik dana besar-besaran (rush money).

Politisi Partai Golkar itu pun menilai, pelaku penyebar berita sesat tersebut harus diusut dan diberi sanksi tegas.

"Agar kasus serupa tak berulang di kemudian hari, para pelaku yang menebarkan hoax tentang instruksi Kapolri, hoax tentang hasil rapat BIN hingga hoax tentang rush money besar-besaran itu harus diganjar dengan sanksi yang keras," tutur Bambang.

Bambang juga meminta semua elemen masyarakat turut mengawal dan memantau penanganan kasus Ahok agar tetap berjalan sesuai koridor hukum. Namun, pengawalan tersebut harus disertai kondisi yang kondusif.

Menjadi kewajiban semua pihak untuk menjaga ketertiban umum. Termasuk membuang duri yang kini ada dalam daging NKRI kita," tutup Bambang.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2016...i.sanksi.tegas



Waduh nasbung kudu hati-hati nih