Jakarta - Kanit III Direktorat Tipikor Bareskrim Polri AKBP Raden Brotoseno terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (11/11) lalu. Ia bersama Kompol D diduga menerima suap Rp 1,9 miliar dari seorang pengacara terkait kasus cetak sawah di Kalimantan Barat.

Karo Penmas Mabes Polri Kombes Rikwanto mengatakan, polisi saat ini masih fokus pada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh mereka. Meski demikian, Rikwanto mengatakan, Brotoseno akan tetap terkena sanksi etik dari Mabes Polri.

"Ia dikenakan sanksi kode etik dan pidana. Tapi akan dikenakan pidana dahulu. Karena pidana sudah masuk (masa penahanannya)," kata Rikwanto saat dihubungi, Senin (21/11/2016).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan KUHAPidana, dalam proses penyidikan, jangka maksimal waktu penahanan ialah selama 20 hari dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

Menurut Rikwanto, setelah putusan pidana diberikan kepada Brotoseno dan Kompol D, baru kemudian keduanya dikenakan sanksi etik. Sejauh ini, terkait kasus suap tersebut, Rikwanto memastikan hanya mereka berdua yang terlibat.

"Cuma dua (anggota) itu (yang terlibat)," ujar Rikwanto.

Uang Rp 1,9 miliar yang diserahkan kepada AKBP Brotoseno dan D dilakukan dua tahap. Rikwanto mengatakan, pemberian pertama dilakukan pada bulan Oktober uang sejumlah Rp 1 miliar. Kemudian pemberian kedua dilakukan pada awal November denga uang sejumlah Rp 900 juta.

"Hingga OTT ini sudah pemberian kedua. Pemberian pertama di pertengahan Oktober sejumlah Rp 1 miliar. Kemudian pemberian kedua di November ini diberikan Rp 900 juta," jelasnya.

Selain AKBP Brotoseno dan Kompol D, ada dua tersangka lainnya yaitu pengacara berinisial H dan perantara L. Polisi menyita uang Rp 1,9 miliar diduga uang suap yang menjadi barang bukti.


Sumber: https://m.detik.com/news/berita/d-33...akbp-brotoseno


Yang harusnya memberantas korupsi malah kena pungli