http://m.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/10/20/ofc400365-kpu-bakal-kembalikan-semua-komputer-dan-laptop-ke-pemprov-dki

JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Sumarno, memastikan instansinya bakal mengembalikan sejumlah komputer dan laptop yang dipinjamkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pengembalian aset tersebut akan dilakukan secepatnya.

"Sekarang kami sedang mengumpulkan komputer-komputer yang dipakai KPU-KPU kota kabupaten se-Jakarta untuk kemudian diserahkan ke Pemda DKI," ujar Sumarno kepada Republika.co.id, Kamis (20/10).

Dia pun menegaskan, KPU DKI sama sekali tidak tahu menahu tentang sumber pengadaan komputer dan laptop yang dipinjamkan Pemprov DKI kepada instansinya. "Kami tidak pernah menerima bantuan pinjaman peralatan dari pihak manapun kecuali Pemda DKI. Kalau soal dari dan bagaimana pemerintah menerima peralatan tersebut, itu berada di luar kewenangan KPU," katanya.

Sumarno pun membantah tudingan yang menyebut KPU DKI berkonspirasi dengan pihak swasta untuk memenangkan pasangan pejawat Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat (Ahok-Djarot). Menurut dia, isu tersebut menjadi ramai diperbincangkan publik setelah menyebarnya syak wasangka yang menyebut komputer-komputer yang dipinjamkan ke KPU DKI sudah diprogramkan untuk memenangkan kandidat pejawat

"Sepanjang yang kami tahu, komputer-komputer itu milik Pemda DKI, lalu dipinjam-pakaikan ke KPU. Jika itu kemudian menimbulkan kontroversi, maka sikap kami adalah lebih baik jika barang-barang tersebut dikembalikan lagi kepada Pemda," tuturnya.

Salah satu media daring (dalam jaringan) sebelumnya menyebut PT Sampoerna Land Tbk menyumbang sejumlah komputer kepada KPU Provinsi DKI Jakarta. Komputer-komputer tersebut diduga telah diprogram oleh pihak perusahaan untuk kepentingan pemenangan Ahok-Djarot.

Gubernur Ahok sendiri sebelumnya mengakui pengadaan komputer dan laptop yang dipinjamkan Pemprov DKI kepada KPU DKI berasal dari dana PT Sampoerna Land Tbk. Menurut dia, semua berawal dari keterlambatan pengajuan bantuan dari Bawaslu DKI dan KPU DKI dalam Anggaran Pendapatan Agenda Belanja Daerah (APBD) DKI 2016. Padahal, pembiayaan bantuan untuk kedua lembaga itu harus ditanggung APBD.

Ahok menjelaskan, Pemprov DKI memiliki sistem lain untuk pendanaan selain menggunakan APBN dan APBD. Pemprov DKI, kata dia, bisa menggunakan kontribusi tambahan pengembang atau kewajiban pengembang. "Jadi, Sampoerna membayar kewajibannya pada Pemprov DKI karena APBD terlambat. Baru jalan nih KPU, kita minta dia mengganti (kewajibannya) dalam bentuk komputer," kata Ahok.

Menurut catatan, saat ini ada 25 komputer dan 21 laptop yang dipinjampakaikan Pemprov DKI kepada KPU DKI. Selain itu, ada juga 18 komputer dan 21 laptop yang dipinjamkan Pemprov DKI kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta.


Komputernya bau taikknya sunggy menyengat, makanya hrs dikembalikan