JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang kini Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dikelola oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Sebab, ketika TPST Bantargebang dikelola oleh pihak swasta, volume sampah yang diangkut ke sana tak pernah sesuai kesepakatan.

"Enggak ada cerita swasta (kelola TPST Bantargebang). Kamu bayangin, bertahun-tahun Bantargebang sebetulnya enggak pernah terima sampai 7.000-8.000 ribu ton sampah," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Dia mengatakan, saat ini, TPST Bantargebang terlihat lebih semrawut dibanding sebelumnya.

Sebab, semua sampah warga Jakarta benar-benar diangkut ke TPST Bantargebang.

Sementara itu, sebelumnya, sampah warga Jakarta tampak ditampung di sejumlah titik pembuangan sampah.

Ia menyebut ada ratusan titik pembuangan sampah di bantaran Kali Ciliwung.

"Artinya apa, sampah kami yang dicatat sekian ribu ton masuk TPST Bantargebang enggak? Enggak, cuma muter-muter," kata Basuki.

Atas dasar itu, ia menilai lebih baik TPST Bantargebang dikelola Dinas Kebersihan DKI Jakarta daripada dikelola PT Godang Tua Jaya.

Apalagi, setiap tahunnya Pemprov DKI Jakarta harus mengalokasikan tipping fee atau biaya pengangkutan sampah hingga ratusan miliar rupiah.

Saat ini, Dinas Kebersihan DKI Jakarta tengah membangun intermediate treatment facilities (ITF) di Sunter.

(Baca juga: Ahok Ingin Bekasi Gunakan TPST Bantargebang Saat DKI Sudah Punya ITF )

Pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut bertujuan mengurangi volume sampah.

"Jadi nanti enggak perlu kirim sampah ke Bekasi lagi," kata Basuki.

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/06/18155211/ahok.enggak.ada.cerita.swasta.kelola.tpst.bantargebang

Ambil Alih Bantar Gebang, Ahok: Swakelola Sampah Lebih Hemat
Penghematan diperkirakan mencapai 60-70 persen.

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama optimistis, pengelolaan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, akan lebih baik setelah pemutusan kontrak dari PT Godang Tua Jaya (GTJ) joint operation (J.O) PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI).
Meskipun ada penambahan anggaran untuk pengelolaan sampah, Ahok, sapaan Basuki mengklaim, swakelola jauh lebih hemat. Penambahan anggaran itu diberikan sebagai kompensasi bagi masyarakat sekitar Bantar Gebang yang terdampak akibat pemutusan kontrak. "Lebih murah saja (swakelola), bisa lebih dari 60-70 persen saya kira," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2016.
Setelah pemutusan kontrak itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengelola sendiri TPST tersebut. Kemarin, menurut Ahok, semua alat berat baru telah dikirim ke lokasi. "Sudah ketemu operator di sana dan semuanya sudah mulai kerja sama kami," ujarnya.
Menurut Ahok, pihaknya tidak akan kewalahan meskipun mengelola sampah sendiri. Sebab, DKI telah berpengalaman mengurusi persoalan sampah, seperti ketika mengambil alih pengangkutan sampah dari sungai, yang dulu dikelola swasta.
Sebelumnya, Pemprov DKI resmi memutus kontrak dengan GTJ J.O. NOEI, Selasa, 19 Juli 2016. Pengakhiran perjanjian tersebut dilakukan karena GTJ J.O NOEI telah gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian sebagaimana telah diperingatkan dalam Surat Peringatan (SP) kesatu, kedua dan ketiga.
http://metro.news.viva.co.id/news/read/799223-ambil-alih-bantar-gebang-ahok-swakelola-sampah-lebih-hemat