Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lontar, Tangerang, Banten, Rabu, 8 Juni 2016. Presiden Jokowi memerintahkan BPKP mengaudit pembangunan puluhan pembangkit listrik yang mangkrak.


Presiden Joko Widodo memerintahkan agar proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak segera diselesaikan. Menurut pemeriksaan lapangan Presiden yang akrab disapa dengan Jokowi itu, ada 30-34 pembangkit yang mangkrak dan harus diselesaikan.

Sebab, sudah banyak uang negara yang hilang dalam proyek-proyek tersebut, sementara masyarakat belum juga mendapatkan manfaatnya. "Saya sudah melihat sendiri," ujarnya Rabu (22/6) saat rapat terbatas kabinet mengenai percepatan program listrik 35 Gigawatt (GW) di Kantor Presiden, seperti dikutip dari Katadata.co.id.

Presiden menyatakan sudah melihat kondisi di lapangan mengenai infrastruktur kelistrikan di beberapa provinsi, seperti di Bangka Belitung, di Aceh, di Kalimantan Barat, di Gorontalo, di NTB, dan di Bali. Menurutnya, ada beberapa proyek pembangkit listrik yang mangkrak dan menyedot triliunan rupiah anggaran negara. "Sekali lagi, ini uang yang sangat besar sekali," ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan, seperti proyek di Kalimantan Barat yang mangkrak selama delapan tahun dengan menghabiskan anggaran Rp1,5 triliun. Di Gorontalo, dalam delapan tahun, pembangkit berkapasitas 2 x 25 Megawatt baru selesai 47 persen, lalu terhenti. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dari tiga proyek pembangkit yang ada, hanya dua yang masih berjalan. Satu proyek lagi berhenti, tidak dilanjutkan.

Untuk memutuskan hal ini Jokowi meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa proyek-proyek pembangkit yang mangkrak. Dari pemeriksaan ini akan terlihat sudah berapa banyak uang negara yang dihabiskan untuk proyek tersebut. Juga apa yang menyebabkan pembangunannnya berhenti.

PT PLN (persero) mendukung audit BPKP terhadap proyek pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak di 34 daerah. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka mengatakan audit BPKP merupakan langkah terbaik dalam menentukan layak tidaknya proyek pembangkit listrik tersebut dilanjutkan. "Kami sepakat," kata Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka seperti dikutip dari Beritasatu.com.

Made menjelaskan, ada banyak faktor yang membuat sebuah proyek pembangkit listrik mangkrak. Antara lain keterbatasan pendanaan dan pembebasan lahan. Namun dia enggan memprinci lebih lanjut permasalahan tersebut. Sebab dia enggan mendahului hasil audit yang akan dilakukan oleh BPKP. "Kita tunggu saja hasil audit seperti apa," ujarnya.

Presiden juga meminta perhitungan ulang kebutuhan dan permintaan listrik, baik dari masyarakat, dari industri yang perlu diantisipasi ke depan. Bagi daerah yang sudah berlebih suplai listriknya, Jokowi memerintahkan pengarahan untuk mulai penggunaan konversi ke energi baru terbarukan.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, Jokowi memerintahkan pihak swasta diberikan peran yang lebih. Terutama untuk pembangkit dengan potensi Energi Baru Terbarukan, seperti Geothermal, Hydro, dan Micro Hydro. "Berikan prioritas, karena di situ sebetulnya kita akan mendapatkan kapasitas yang cukup besar untuk dijadikan potensi pembangunan pembangkit listrik," ujar Jokowi seperti dikutip dari Setkab.go.id.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-rupiah-lenyap

---