CIBINONG – Musim Arab, dua kata ini sangat akrab bagi masyarkat yang tinggal di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Berdasarkan informasi yang dihimpun Publik Bogor, musim ini merupakan momen bagi masyarakat timur tengah, untuk mengunjungi kawasan wisata di selatan Bumi Tegar Beriman.

Alhasil, para wanita penjajak seks komersial alias PSK pun, memanen hasil dengan menikahi warga asing dengan sistem kimpoi kontrak. Bahkan, para pengusaha vila asal ibukota maupun lokal, ikut meraup keuntungan dari bisnis jual beli lendir tersebut. Biasanya, para warga negara asing itu menetap hingga tiga bulan lamanya di hotel, vila, maupun rumah warga yang disewakan sebagai arena pemuas hasrat kaum adam dari negeri gurun pasir tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor harus melakukan pengawasan yang lebih ketat, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, apalagi adanya kimpoi kontrak.

“Kami minta penegak hukum, gabungan TNI-Polri, beserta Imigrasi melakukan operasi kepada WNA,” kata Jaro Ade (JA) sapaan akrabnya kepada Publik Bogor, (21/4).

Baca Juga : Pemkab Harus Cegah kimpoi Kontrak, Jelang ‘musim arab’ di Puncak

Ia menegaskan, DPRD melalui Komisi I akan melakukan pengawasan dalam menyambut musim arab ini, dengan terjun langsung ke lokasi.

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Cisarua Rahmatulloh menuturkan, hukum kimpoi kontrak alias nikah wisata adalah haram, karena itu ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam fenomena tersebut.

“Nikah wisata atau biasa dikenal dengan nikah mu’aqqat hukumnya haram, ulama dengan tegas melarang adanya kimpoi kontrak,” ungkapnya.

Dia menambahkan, praktik pernikahan semacam ini terjadi tidak secara resmi, namun di bawah tangan, dan umumnya dilakukan di sebuah vila.

“Puncak itu memiliki potensi wisata yang besar, dan itu bukan wisata,” tandasnya. (Dede Mulyana)