Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Mohamad Taufik disebut Pemerintah Provinsi DKI sebagai orang yang menawar rendah tambahan kontribusi perusahaan pengembang terhadap Jakarta. Semula, persentase tambahan kotribusi dari pengembang dikenakan sebesar 15 persen, namun Taufik menawar agar diturunkan jadi 5 persen saja.

Hal ini dinyatakan pihak Pemprov DKI dalam jumpa pers terkait penjelasan soal proyek reklamasi Teluk Jakarta, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (4/4/2016).

"8 Maret 2016, kami diberi usulan (oleh Gubernur DKI Basuki T Purnama/Ahok) terkait pasal tambahan (dalam Raperda Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara). Dari sisi eksekutif, usulan yang sudah dirumuskan adalah 15 persen dikali NJOP dikali luas lahan yang dapat dijual," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati.

Besaran 15 persen itu adalah hasil kajian pihak Pemprov DKI dan para pakar. Usulan tambahan kontribusi yang dikenakan terhadap pengembang sebesar 15 persen itu dibawa ke DPRD DKI, dalam hal ini Mohamad Taufik. Namun demikian Taufik ingin agar tambahan kontribusi itu sebesar 5 persen saja. Pihak Pemprov akhirnya membawa pesan Taufik itu ke Ahok.

"Kemudian Pak Gubernur mengatakan itu (penawaran Taufik) tidak dapat dikabulkan. Usulan itu (tambahan kontribusi 15 persen) yang kami pegang sampai sekarang," kata Tuty.

Dalam paparan tertulis yang disampaikan pihak Pemprov pada kesempatan jumpa pers ini, momentum 8 April menyibak soal konsolidasi naskah akhir Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta. Kondolidasi itu digelar di Lantai 9 Gedung DPRD Baru. Tim Badan Legislasi Daerah DPRD DKI yang hadir adalah M Taufik dari Gerindra dan Bestari Barus dari NasDem.

M Taufik sebagai Pimpinan Rapat waktu itu menyampaikan dua lembar kertas berisi usulan perubahan pasal terkait kontribusi tambahan.

Pada 11 Maret 2016, dilakukan diskusi informal antara M Taufik selaku Ketua Balegda DPRD dengan Sekretaris Daerah DKI Saefullah, Tuty, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, dan Kepala Biro Hukum. Diskusi informal digelar di Ruang Kerja Sekda, bahasannya masih soal tambahan kontribusi yang ditawar-tawar itu. Namun diskusi ini tak memperoleh kesepakatan.

Pada 16 Maret 2016, Rapat Pimpinan Gabungan DPRD DKI Jakarta tidak membuahkan kesepakatan soal tambahan kontribusi. Rapat ditunda.

Pada 31 Maret 2016, Rapimgab DPRD DKI yang sudah terjadwal malah dibatalkan dan diganti dengan Rapat Badan Musyawarah untuk membahas ulang sola jadwal Rapimgab dan Rapat Paripurna tentang Raperda Tata Ruang dan Raperda Zonasi. Sebagaimana diketahui, rapat paripurna itu juga akhirnya tak membuahkan pengesahan Perda.

Kenapa pihak DPRD yang diwakili Taufik itu menawar tambahan kontribusi dari 15 persen menjadi 5 persen saja? "Saya kira memang mereka (DPRD DKI) yang tahu," jawab Tuty.
sumber