Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Pareira mempertanyakan kemampuan relawan yang tergabung dalam kelompok Teman Ahok dalam mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat utama pencalonan incumbent Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Pemilihan Gubernur DKI 2017.

Dia mengingatkan kandidat yang menempuh jalur perseorangan hanya memiliki waktu sedikit untuk mengumpulkan minimal 458 ribu fotokopi KTP yang dibubuhi tanda tangan warga Jakarta sampai Juli 2016.

"700 ribu itu kan klaim belum diverifikasi. Tanda tangan dukungan baru buat gubernur bukan pasangan calon. Itu kesalahan sangat mendesar. Apakah ini terkejar? Ini situasi yang bikin agak panik karena harus mengumpulkan kembali," katanya.

Sebelumnya, Teman Ahok mengklaim telah berhasil mengumpulkan 784.977 KTP untuk pencalonan Ahok. Namun, mereka memutuskan mengumpulkan ulang KTP dengan formulir baru yang sudah tercetak dengan nama pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono.

Karenanya, Andreas menilai putusan Ahok dengan menggunakan jalur perseorangan di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 sangat berisiko.

"Itu kan perlu diverifikasi dan tidak mudah. Kalau nanti banyak yang tidak valid, itu bisa menggagalkan pencalonan. Pilihan perseorangan itu berisiko," katanya.

Dia pun mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Ahok. Menurutnya, Ahok yang saat ini tidak menjadi kader partai politik memiliki hak memilih dalam jalur yang akan ditempuhnya di Pilgub DKI.

Hal tersebut berbeda dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Ahok sempat meminta restu PDIP agar Djarot mendampinginya kembali untuk periode 2017-2022.

"Itu tidak salah. Djarot sebagai kader partai kan tahu aturan main. Ahok kan enggak, dia punya hak memilih. Sesederhana itu prosesnya," tuturnya.
http://m.cnnindonesia.com/politik/20...-ktp-dukungan/
---------
Sudah Ada instruksi untuk diam kan Pak Dari ibu mega