JAKARTA, KOMPAS.com — Pelantikan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) semakin menambah daftar panjang para pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pelaksanaan pemilihan presiden lalu yang kini menjadi pejabat.

Jokowi dulu sempat menyatakan tidak akan bagi-bagi kursi. Namun, dalam politik, rupanya Jokowi juga harus kompromistis terhadap berbagai pihak yang telah mendukungnya.

"Ini semacam barter politik," ujar analis Poltracking Institute, Agung Baskoro, saat dihubungi Kompas.com.

Dari deretan pendukung Jokowi, nama pertama yang mencuat adalah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional, Soetrisno Bachir. Soetrisno dipercaya Jokowi menjadi Ketua KEIN.

Pria yang akrab disapa "Tris" itu mengungkapkan, penunjukan dirinya dilakukan secara profesional dan tak ada kaitannya dengan sikap PAN yang menyatakan dukungan pada pemerintah.

Namun, peran Soetrisno selama pilpres tidak bisa dilupakan. Dialah tokoh PAN yang membelot dari sikap resmi partai itu mendukung Prabowo-Hatta. (Baca: Jabat Ketua KEIN, Soetrisno Bachir Merasa Tak Wakili PAN)

Nama Soetrisno bahkan tercantum dalam tim sukses resmi Jokowi-JK yang terdaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tim pengarah bersama Puan Maharani, Luhut Binsar Pandjaitan, Hasyim Muzadi, dan Pramono Anung.

Nama-nama lainnya kini telah menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan.

"Ini hitungannya DP (untuk PAN). Nanti akan lunas saat reshuffle. Setidaknya, ini bisa memenuhi hasrat PAN ingin 'membantu' pemerintah secara substantif menjaga stabilitas politik," katanya.

Bagi pemerintah, ungkap Agung, keberadaan PAN akan menambah soliditas dan menekan potensi kegaduhan akibat perbedaan cara pandang di parlemen. (Baca: Johan Budi: Pembentukan KEIN Tidak Bermuatan Politik)

"Peran PAN cukup strategis memperlebar kekuatan KIH di parlemen. Sehingga, ke depan kegaduhan dari eksternal bisa dihindari sebagaimana sering terjadi pada tahun 2015," imbuh dia.

Di jajaran KEIN, ada pula nama-nama lain yang juga memiliki kedekatan dengan Jokowi, seperti Arif Budimanta (PDI-P) dan Hendri Saparini (ekonom UGM). Keduanya aktif memberikan masukan kepada tim transisi yang saat itu menyiapkan sejumlah program Jokowi.


Tak hanya KEIN

Sepanjang 2015, Jokowi juga kerap melakukan penunjukan yang kontroversial. Salah satunya yang terkait dengan relawan hingga politisi dari partai pendukung Jokowi.

Hal tersebut terlihat dari penunjukan komisaris BUMN, penunjukan Dewan Pertimbangan Presiden, hingga pemilihan duta besar. (Baca: 16 Politisi dan Relawan Jokowi Jadi Komisaris, Bahaya Menanti BUMN)

Setidaknya ada 16 komisaris BUMN yang masuk dalam barisan pendukung Jokowi, beberapa di antaranya, Diaz Hendropriyono (penggagas Kawan Jokowi) menjadi Komisaris PT Telkomsel dan Fadjroel Rachman (relawan) menjadi Komisaris PT Adhi Karya.

Selain itu, ada pula Refly Harun (mantan staf khusus Mensesneg) sebagai Komisaris PT Jasa Marga, Roy Maningkas (PDI-P) menjadi Komisaris PT Krakatau Steel, dan Jeffry Wurangian (Partai Nasdem) sebagai Komisaris BRI. (Baca: Politisi-Relawan Jadi Komisaris BUMN, Silakan Diadu dengan Profesional...)

Tak hanya itu, pemilihan Wantimpres juga menjadi representasi pengakomodasian seluruh elemen pendukung utama Jokowi. (Baca: Jadi Anggota Wantimpres, Suharso Sebut Semua Parpol Punya "Hidden Agenda")

Mereka yang ditunjuk yakni Sidarta Danusubrata (PDI-P), Suharso Monoarfa (PPP), Jan Darmadi (Nasdem), Rusdi Kirana (PKB), Yusuf Kartanegara (PKPI), Subagyo Hadi Siswoyo (Hanura), Abdul Malik Fadjar (Muhammadiyah), Sri Adiningsih (ekonom), dan Hasyim Muzadi (NU).

Kontroversi masih berlanjut saat Presiden Jokowi menyerahkan 33 nama calon duta besar ke DPR pada pertengahan tahun lalu.

Ada delapan nama yang setidaknya menjadi pro dan kontra karena lagi-lagi merupakan politisi dari parpol pendukung. (Baca: 5 Kontroversi Penunjukan Pejabat oleh Jokowi Sepanjang 2015)

Mereka adalah Safira Machrusah (NU, PKB) yang menjadi Duta Besar Aljazair, Helmy Fauzi (PDI-P) menjadi Duta Besar