Pemerintah didesak untuk mengevaluasi PMK Nomor 267 Tahun 2014 tentang kriteria dan atau rincian ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang atas impor dan atau penyerahan dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Pasalnya, penerapan PMK Nomor 267 Tahun 2014 dianggap tidak menjadi instrumen melindungi peternakan lokal, melainkan memberikan biaya tambahan yang membuat semakin mahalnya harga.

Oleh karena itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara, Astera Primanto Bhakti, mengatakan agar tidak lagi memberatkan bagi para pedagang. Maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut, akan dihapus.

"Dalam rangka menyinergiskan kebijakan barang strategis di bidang pangan secara komprehensif, untuk ternak, PPN-nya akan dibebaskan sesuai dengan ketentuan PPN Barang Strategis," jelas dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (22/1/2016).


Menurutnya, revisi PMK ini berlaku untuk semua ternak. Dengan demikian, sapi impor yang belumnya kena pajak, maka akan terbebas dari pengenaan PPn 10 persen. "Seperti rezim yang sebelumnya. Kita lakukan perbaikan. Pokoknya PMK kita sesuaikan," katanya.

Astera menjelaskan, revisi PMK ini akan segera diberlakukan dalam waktu dekat. "Segera, ini akan kita berlakukan sesuai yang sebelumnya. Jadi tidak ada dampaknya. Itu konsekuensinya," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Industri Pangan Strategis Kadin Indonesia Juan Permata Adoe mengatakan, masukan yang diajukan pengusaha kepada pemerintah adalah dengan membebaskan bea masuk untuk sapi ternak betina produktif. (mrt)

http://m.okezone.com/read/2016/01/22...hirnya-dihapus



Setelah dikritik keras! Menunggu dikritik?
Kebijakan berdasar test the water...
Bagaimana bisa keren kelola negeri...