Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memerintahkan agar jajarannya tak lagi menggunakan jasa event organizer (EO) ketika menyelenggarakan suatu acara. Kebijakan ini berlaku terhadap kegiatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sifat rutin.

"Kami enggak mau lagi (pakai EO). Pokoknya yang namanya rutin-rutin, enggak ada EO-EO-an deh," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Langkah ini untuk menyikapi atas temuan inefisiensi anggaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta. Ahok mengisahkan pernah mau dimanipulasi oleh EO yang menyelenggarakan acara seni oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI. Acara yang dihelat di fasilitas milik Pemprov DKI, yaitu di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, justru dikenakan biaya sewa gedung sebesar Rp 300-400 juta oleh pihak EO.

"Sekarang saya tanya, ada enggak sih pemerintah bikin acara bayar ke pemerintah? Gedung kita. Enggak ada. Dalam perda (peraturan daerah) itu enggak ada. Makanya, ini mesti kami selidikin nih. Kenapa enggak ada? Enggak ketemu kasus seperti ini? Karena lewat EO. EO kan yang menang," kata Ahok.

Langkah awal pelarangan penggunaan EO telah dilakukan pada penganggaran pada Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016. Langkah efisiensi lainnya juga diperintahkan Ahok ke seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI. Di antaranya meminimalkan penyelenggaraan acara festival yang dirasa tak perlu.

Festival-festival yang sekiranya mampu atau telah diselenggarakan swasta, Ahok meminta tak lagi dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI. Ahok mengaku telah memangkas anggaran penyelenggaraan festival di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI hingga tersisa sebesar Rp 300 miliar.

"Terus sewa sound system (juga terindikasi markup), semua acara sewa sound system (anggarannya) ratusan juta. Alasannya enggak bisa rawat, enggak bisa apa," ungkap Ahok.

Ahok juga membatalkan pelatihan musik dan kebudayaan Betawi di Dinas Parwisata dan Kebudayaan DKI yang beranggaran lebih dari Rp 1 miliar. Menurut Ahok, ada yang janggal dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh Disparbud DKI di Kepulauan Seribu itu.

"Latihnya berapa hari? Empat hari. Terus alat musiknya ditinggal enggak? Enggak. Nyewa alat musiknya. Kamu bisa enggak main alat musik gambang kromong latihan empat hari, terus satu tahun mesti lomba," papar Ahok..

"Alat musik enggak dikasih? Mending saya kasih alat musiknya. Kasih juga mesti nanya, 'eh lu pengen enggak? Kalau enggak pengen jangan ambil. Makanya, saya coret dulu," papar Ahok.

Ahok mengaku sangat geram dengan upaya curang bawahannya ini. Sebab, peringatan agar anak buahnya menjauhi praktik markup sudah dilakukan Ahok sewaktu masih bersama Joko Widodo (Jokowi) memimpin ibu kota. Sanksi rotasi, demosi, pemecatan hingga memproses secara hukum pun telah dilakukannya hingga kini.

"Jadi memang persoalan di DKI itu enggak ada yang susah sebetulnya. Yang susah itu ngadepin orang-orang pinter, tapi pura-pura sopan, tapi markup," tandas suami Veronica Tan itu.


Narsum: http://www.infonitas.com/megapolitan...cara-dki/12015

buseet ini sih memang bener kelewatan