Vice President Corporate and Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro membenarkan ada surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto ke Pertamina perihal kerja sama Pertamina dengan PT Orbit Terminal Merak (OTM).

"Betul ada surat tersebut. Surat itu kami terima tanggal 19 Oktober 2015," ujar Wianda kepada Kompas.com, Rabu (18/11/2015).

Meski demikian, Wianda tidak mengetahui apakah surat tersebut benar-benar berasal dari Setya atau bukan.

Wianda juga memastikan bahwa surat tersebut tidak memengaruhi kebijakan Pertamina terhadap PT OTM.

Kerja sama antara Pertamina dan PT OTM, sebut Wianda, tetap didasarkan pada prosedur dan kesepakatan yang ada.

"Kami tidak terlalu mengurusi adanya surat itu ya," ujar Wianda.

Di dalam surat yang beredar di media sosial, Setya Novanto disebut meminta PT Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) pada PT Orbit Terminal Merak (OTM).

Selama ini, PT Pertamina menyimpan bahan bakar di perusahaan tersebut. (Baca: Setjen DPR Sebut Surat Setya Novanto Tagih Uang ke Pertamina Palsu)

Surat dilayangkan dengan kop Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditujukan ke Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto tertanggal 17 Oktober 2015.

Dalam surat itu, Setya Novanto juga menyertakan beberapa surat lampiran, misalnya notulensi rapat negosiasi awal antara Pertamina dan PT Orbit Terminal Merak (OTM), surat berisi penyesuaian kapasitas tangki timbun di PT OTM, surat review kerja sama pemanfaatan terminal BBM Merak, dan lainnya.

"Sesuai dengan pembicaraan terdahulu dan informasi dari Bapak Hanung Budya Direktur Pemasaran dan Niaga, sekiranya kami dapat dibantu mengenai addendum perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan bahan bakar minyak di terminal bahan bakar minyak antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Orbit Terminal Merak yang sudah bapak terima beberapa minggu lalu," demikian tertulis dalam surat itu.

Pertamina benarkan, DPR membantah

Pernyataan dari pihak Pertamina ini berbeda dengan bantahan yang disampaikan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.

Setjen DPR melalui Bagian Tata Usaha menyatakan tak pernah menerbitkan surat itu. Surat itu bahkan dituding adalah surat palsu karena tidak sesuai dengan standar resmi penyuratan di DPR.

Adapun untuk surat yang asli, kop DPR berada di sisi kiri, tidak di tengah seperti surat yang beredar di wartawan. Selain itu, tidak ada nomor surat di kop surat yang beredar. (Baca: Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden)

"Oleh karena itu, saya nyatakan surat ini palsu," ucap Hani.

Hani mengatakan sudah berkoordinasi dengan Novanto mengenai surat itu. (Baca: "Luhut", "Darmo", dan "Ridwan" Disebut dalam Transkrip Pencatutan Nama Presiden)

Novanto juga mengaku tidak mengetahui surat tersebut sehingga akhirnya Hani pun dipercaya untuk menyampaikan klarifikasi ke media.

CROT


Mau ngeles apalagi nih..