Merdeka.com - Belum selesai kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, Ketua DPR Setya Novanto kembali digoyang kasus baru. Beredar surat berisi dugaan intervensi Setya Novanto ke PT Pertamina.

Dalam surat yang diterima merdeka.com, Setya Novanto meminta PT Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) pada PT Orbit Terminal Merak (OTM). Selama ini PT Pertamina menyimpan bahan bakar di perusahaan tersebut.

Surat yang dilayangkan dengan kop Dewan perwakilan Rakyat (DPR) ditujukan ke Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto tertanggal 17 Oktober 2015. Dalam surat itu, Setya Novanto juga menyertakan beberapa surat lampiran. Semisal notulensi rapat negosiasi awal antara Pertamina dengan OTM, surat berisi penyesuaian kapasitas tangki timbun di PT Orbit Terminal Merak, surat review kerjasama pemanfaatan terminal BBM Merak, dan lainnya.

Keanehan dalam surat tersebut, Setya Novanto menyinggung nama Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya. Padahal saat ini Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina adalah Ahmad Bambang.

"Sesuai dengan pembicaraan terdahulu dan informasi dari bapak Hanung Budya Direktur Pemasaran dan Niaga, sekiranya kami dapat dibantu mengenai addendum perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan Bahan Bakar Minyak di Terminal Bahan Bakar Minyak antara PT pertamina (Persero) dengan PT Orbit Terminal Merak yang sudah bapak terima beberapa minggu lalu," tulis surat dengan kop tertulis Ketua DPR Setya Novanto seperti diterima merdeka.com, Selasa (17/11).

Saat dikonfirmasi, VP Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro mengaku tidak tahu soal adanya surat dari Setya Novanto yang ditujukan ke Dirut Pertamina Dwi Soetjipto. "Saya tidak pernah lihat suratnya, saya enggak tahu isinya seperti apa," ujar Wianda kepada merdeka.com.

Dia mengaku tidak mengetahui perihal PT Orbit Terminal Merak (OTM) karena selama ini sistem penyimpanan dan distribusi BBM dilakukan secara mandiri oleh Pertamina, tanpa melibatkan pihak lain. Terminal penyimpanan di Merak, kata dia, juga milik Pertamina. "Kita tidak ada penyimpanan (storage) dengan pihak lain. Kita tidak ada kerja sama dengan pihak lain. Semua dengan jalur distribusi Pertamina," jelasnya.

sumber: http://www.merdeka.com/politik/bered...pertamina.html