Dukungan kepada Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD DPR terkait pencatutan nama Presiden-Wapres terus mengalir. Kali ini PKS mendukung penuh upaya Sudirman menyoal pencatutan nama Presiden-Wapres terkait jatah saham PT Freeport itu.

Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf menegaskan langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said yang melaporkan oknum Anggota DPR RI yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sudah benar. Menurutnya, PKS mendukung pemberantasan mafia energi dan migas yang merugikan rakyat.

"Kami mendukung. Itu sesuai dengan UU MD3. Siapa saja bisa melaporkan anggota DPR RI ke MKD jika punya bukti pelanggaran anggota DPR terkait. Apalagi oleh seorang menteri yang bertanggung jawab dalam bidang atau sektor terkait yang dilaporkannya," kata Muzammil dalam keterangan persnya, Selasa (17/11/2015).

Menurut Muzammil, MKD harus diberi ruang memproses pelanggaran etik tersebut secara prosedural, adil dan mengumumkan hasilnya secara terbuka ke publik.

"Dengan cara itu DPR bisa tetap mempertahankan marwahnya di hadapan publik. Pada saat yang sama anggota DPR terkait pun jelas posisinya, terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran etik," Ujarnya.

Muzammil menambahkan MKD dibentuk untuk memproses dugaan pelanggaran etik anggota DPR. MKD diharapkan profesional menindaklanjuti laporan Sudirman.

"Makanya pembentukan MKD bertujuan untuk menegakan kehormatan dan marwah lembaga DPR RI agar kepercayaan publik dapat dijaga. Siapapun yang melanggar dapat diproses. Selama ada bukti kuat," pungkasnya.
(van/tor)

http://news.detik.com/berita/3073096...novanto-ke-mkd

(Yaa)... mau dukung atau ndak, suka suka (mereka) aja hehehe, bukan urusan saya. Biar rakyat (yang) menilai (itu dukungan tulus atau ada maunya), rakyat sudah cerdas. Satu yang pasti (mau dukung atau tidak) mereka nggak akan masuk (dalam kabinet saya) hehehehehe