Presiden Joko Widodo marah besar ketika sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu 17 Juni 2015. Jokowi marah lantaran menemukan tak ada perubahan sejak pertama kali dia datang ke pelabuhan itu, beberapa bulan lalu.

Kemarahan itu dimulai ketika semua yang mendampinginya pada saat sidak, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Jorge Lino, dan seorang pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan tak memberikan jawaban yang dia inginkan.

Pada saat berada di ruang pantauan terpadu, Indroyono memaparkan mengenai waktu tunggu dan bongkar muat barang atau dwelling time kepada Jokowi. Ternyata dwelling time itu masih sangat lama. Sehingga Jokowi menanyakan apa yang membuat dwelling timenya sangat lama.

"Jadi yang menyebabkan paling lama itu instansinya apa?" tanya Jokowi.

Namun, Indroyono memberikan jawaban yang tak diharapkan. Di mana, dia justru menyalahkan pengusaha yang kerap tidak memiliki izin ketika mereka membawa barang yang berbahaya.

Kemudian, Jokowi kembali bertanya instansi apa yang pengurusan izinnya paling lama. "Pasti ada yang paling lama, enggak percaya saya, instansi mana itu yang paling lama, itu yang saya kejar. Coba cek," kata Jokowi.

Tapi, jawaban kembali tak didapatkan oleh Jokowi. Salah seorang pejabat bea cukai justru menjelaskan bahwa ada kapal yang meminta izin bongkar pada tanggal 13 Mei, tetapi dia harus izin terlebih dahulu pada tanggal 25 Mei, sehingga antara barang turun dan izin memakan waktu 12 hari.

"Itu yang kasus, yang rutin biasa barang-barang umum pasti ada yang paling lama urus di sebelah mana. Dibuka saja," kata Jokowi kembali bertanya.

Jokowi sudah menanyakan hal yang sama sebanyak delapan kali, namun jawaban tak kunjung dia dapatkan. Hal inilah yang membuat dia marah besar dan tiba-tiba mengajak kementerian/lembaga terkait itu untuk rapat mendadak di kantor Pelindo II.

Dalam rapat itu, Jokowi marah besar kepada mereka. Jokowi menekankan bahwa dia ingin pelayanan secepat-cepatnya dan tak ingin ada lagi waktu tunggu kapal yang terlalu lama.

"Urusan kita adalah urusan melayani, kita sebagai institusi pemerintah baik di kementerian dan lembaga, saya hanya ingin kita bisa mendekati dwelling time negara-negara tetangga kita," kata Jokowi kepada mereka.

Menurutnya, saat ini, Indonesia sudah sangat lama melakukan praktek dwelling time yang sangat lama. Ada yang tiga hari, 20 hari, bahkan 25 hari.

"Itu yang harus diselesaikan, entah urusan dengan karantina, perdagangan, saya enggak mau tau. Saya ingin mendekati negara-negara tetangga," ujar dia.

Sebab, kata dia, negara mengalami kerugian besar atau senilai Rp780 triliun akibat waktu tunggu yang terlalu lama.

Ancaman Pemecatan

Mantan Gubernur DKI itu mulai marah ketika pada saat peninjauan selalu dilaporkan hal-hal yang baik. Padahal, masih banyak masalah yang harus dilaporkan sehingga dapat diselesaikan.

"Saya jangan diceritain yang baik-baik. Saya tadi tanya tiga kali hal yang tidak baik, siapa paling lambat, instansi mana yang paling lambat. Kita harus perbaiki, bukan buat apa-apa," lanjutnya.

Dalam rapat itu, Jokowi protes ketika dia bertanya hal apa yang masih kurang, namun tidak ada yang menjawab. Inilah yang membuat Jokowi marah besar. Meski tidak dengan nada tinggi, namun Jokowi mengancam akan mencopot semua pejabat yang berkaitan dengan pelabuhan.

"Kita harus terbuka, saya tanya enggak ada jawabannya, ya saya cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Kalau sulit bisa saja dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot," tegasnya.

Jokowi ingin agar setiap permasalahan segera dilaporkan ke dia. Sehingga dia bisa memberikan fasilitas yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan itu.

"Artinya kalau ada sesuatu sampaikan, pak kalau saya ada seperti ini, tetapi saya butuh ini. Itu yang saya butuhkan, hari ini sebenarnya," kata dia.

Atas temuan ini, Jokowi memberikan waktu lagi kepada mereka untuk memperbaiki dwelling time. "Nanti semuanya akan saya cek di lapangan dengan cara saya sendiri," kata dia.

Pada saat dia penjadi Presiden terpilih dan belum dilantik, Jokowi berkunjung ke Tanjung Priok. Di sana, dia menargetkan pada tahun 2018 kapasitas Pelabuhan Kalibaru atau yang disebut The New Tanjung Priok dapat naik dua kali lipat dari kapasitas saat ini.

Mantan Walikota Kota Solo itu menjelaskan salah satu hal yang membebani biaya logistik dan menghambat kelancaran distribusi barang adalah waktu tunggu dan bongkar muat barang atau dwelling time.

Saat ini, di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Kalibaru dwelling timenya sekitar 5,2 hari. Nantinya, diharapkan dwelling time dapat dipersingkat menjadi 4 hari.

Jokowi menuturkan dengan pembangunan pelabuhan baru ini diharapkan beban logistik dapat ditekan sehingga harga barang-barang, terutama di wilayah Indonesia Timur, menjadi lebih murah dan sama dengan harga barang di Pulau Jawa.

"Kalau bongkar muat kapal cepat kan biaya kapalnya lebih murah. Tentu harga-harga barang juga jadi lebih murah," kata Jokowi ketika itu.

Namun, pada kunjungannya kali ini, tak ada perubahan sedikitpun dengan masalah dwelling time.

http://nasional.news.viva.co.id/news...edium=facebook

Pak dhe marah