RMOL. Kabar penyedotan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan alat IT yang disebut-sebut milik Luhut Binsar Panjaitan bisa menjadi jalan membongkar dugaan kecurangan pilpres yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Sangat berbahaya jika ada pihak yang dapat menyedot data-data penting KPU. Secara teoritis data yang tersedot itu bisa digunakan untuk mengatur hasil pemilu sebelum hari pencoblosan," ujar Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman kepada redaksi, Selasa (7/4).

Jajat mengeritik pernyataan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay yang mengatakan kalaupun terjadi peretasan sistem IT KPU tidak mempengaruhi hasil akhir pemilu. Menurut dia, hal itu benar karena perhitungan suara dilakukan secara manual. Namun, Hadar lupa bahwa kabar yang beredar belakangan ini sebagaimana isi pesan singkat (SMS) politisi Partai Nasdem Akbar Faisal yang bocor ke publik, adalah masalah penyedotan data KPU, bukan terkait peretasan.

"Sekarang yang penting, supaya semua jadi jelas dan tidak terucap fitnah, Akbar Faisal harus muncul dan bongkar semua yang ia ketahui tentang dugaan sedot-menyedot data KPU ala Luhut Panjaitan," jelasnya.

Jajat berkeyakinan operasi penyedotan data KPU dilakukan tidak dengan sembarangan, dan harus dengan kerja-kerja intelijen. Pekerjaan yang tidak mudah itu memerlukan komando yang efektif, sistematis dan masif demi mempengaruhi hasil akhir pemilu.

Dia mencontohkan, penyedotan data bisa digunakan untuk menambah dan mengurangi jumlah kertas suara, atau membuat kesepakatan dengan para penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah.

"Ini bukan urusan mudah. Namun jika berhasil maka kecurangan bisa terjadi tanpa jejak karena dilakukan sebelum hari pencoblosan," tukas Jajat.[dem]

http://m.rmol.co/news.php?id=198338

Setuju...tapi polisi berani usut gak yah?