Sikap dan perilaku bapak pemimpin tidak mendidik masyarakat sesuai dengan apa yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sekelompok warga DKI dari kalangan ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Kaukus Ibu Rumah Tangga DKI mengirimkan surat terbuka ke Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Isi surat itu berupa teguran keras terhadap sikap Ahok yang dianggap telah melanggar etika dan norma lewat ucapannya.

"Kalimat Ahok yang kurang santun menjadi hal yang mengganggu kami," ucap Kordinator Kaukus Ibu Rumah Tangga DKI Jakarta Aidah Maqbulah, di DPRD DKI, Rabu (1/4).

Aidah mengatakan, surat terbuka mereka merupakan kelanjutan dari surat terbuka sebelumnya dari Jaya Suprana yang juga mengkritik gaya bicara Ahok.

Berikut isi surat terbuka dari Kaukus Ibu Rumah Tangga DKI:

Menyambung Surat Terbuka Bapak Jaya Suprana

Kepada Bpk. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Sebagai bentuk aspirasi kami kepada Bapak Jaya Suprana atas surat terbukanya kepada Bapak Ahok yang mengingatkan sesama anak bangsa untuk memiliki etika dan kepedulian dalam segala aspek kehidupan, maka kami tergugah melakukan hal yang sama mengirimkan surat terbuka ini kepada Bapak Ahok agar menjadi masukan yang baik sebagai koreksi atas sikap dan perilaku Bapak dalam kurun waktu 2,5 Tahun sebagai salah satu pemimpin di DKI Jakarta.

Komentar dan statemen bapak selama ini sudah menjadi sorotan publik. Sehingga penilaian masyarakat bergeser bukan lagi pada capaianya prestasi kerja bapak melainkan pada perilaku yang menjadi contoh negatif pada masyarakat. Dengan kata lain sikap dan perilaku bapak pemimpin tidak mendidik masyarakat sesuai dengan apa yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini akan sangat membahayakan bagi generasi kepemimpinan mendatang yang saat ini mereka masih anak-anak dan masih membutuhkan suri tauladan serta budi pekerti yang baik.

Implementasi ke-Bhineka Tunggal Ika-an di Indonesia sudah berjalan dengan baik ditandai dengan adanya kerukunan antar umat beragama dan kerukunan bangsa. Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama dalam berbagai bidang, sudah tidak ada lagi perbedaan warna kulit, agama, suku/bangsa. Oleh karenanya kami meminta kepada bapak untuk mencontohkan prilaku yang baik kepada masyarakat khususnya warga DKI.

Kami tidak ingin lagi mendengar kata-kata kotor dan tidak santun dari lisan bapak, apalagi kata-kata yang sifatnya tendensius sehingga menimbulkan fitnah kepada 106 anggota DPRD selaku mitra bapak dalam membangun Ibukota Jakarta yang belum tentu terbukti kebenarannya.

Seharusnya sebelum bapak menunjuk mitra kerja bapak dalam pembangunan DKI Jakarta (DPRD), bapak terlebih dahulu memeriksa Staf bapak di Pemprov DKI . Apakah mereka sudah benar-benar terbebas dari korupsi atau belum. Jangan sampai sikap dan prilaku bapak seperti pepatah (kuman diseberang lautan tampakn gajah dipelupuk mata tak tampak), juga bapak terkesan bersih-bersih di instansi yang bapak pimpin dengan sapu yang kotor.

Kami rasa sudah banyak yang memberi nasehat dan teguran kepada bapak, bahkan wakil Presiden Bapak Jusuf Kala sudah menasehati untuk bersikap lebih santun kepada siapapun karena bapak adalah seorang pemimpin, tetapi apa yang terjadi ? Bapak menyebut warga diwilayah yang bapak pimpin sebagai "Sapi Betawi" dengan menyinggung singkatan "USB" (Unit Sapi Betawi). Bapak telah menghina masyarakat lokal termasuk kami ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di DKI Jakarta.
Bapak telah mencidrai ke Bineka Tinggal Ika-an yang telah terbangun selama ini di DKI Jakarta. Sebagai Gubernur, seharusnya bapak memiliki kearifan lokal dan tidak perlu mengumbar emosi karena pemimpin yang baik adalah mereka yang mau mendengar aspirasi warganya, meskipun aspirasi itu disampaikan dengan bahasa yang mungkin kurang enak di dengar.

Apakah bapak tidak menyadari bahwa dengan menyebut nama warga betawi sebagai sapai Betawi (Karena yang kami sebutan sapi selama ini yang identik dengan nama daerah adalah sapi Madura, sapi Bali yang disana terdapat suku Aga dan sapi Jawa) itu sama saja bapak menyebut diri bapak sebagai pemimpin para sapi.

Jika alasan bapak bahwa ada beberapa nama sebutan sapi yang dikaitkan dengan nama daerah seperti kami sebutkan diatas kenapa bapak tidak sebut saja sapi DKI Jakarta? Apakah bapak tidak menyadari bahwa ada dampak politis dari ucapan bapak menyebut USB (Unit Sapi Betawi) tersebut? Sehingga muncul demo Anti Rasis beberapa hari yang lalu di kantor bapak yang menanyakan alasan bapak menyebut warga Betawi seperti itu, tetapi bapak tidak menemui atau memberi penjelasan kepada mereka, sehingga terkesan bapak tidak mau bertanggungjawab atas ucapan bapak sendiri. Padahal jika bapak menemui mereka,masalah dapat selesai dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Kami tahu bapak memiliki semangat yang tinggi dalam memberantas korupsi, itu kami dukung sepenuhnya. Namun jangan sampai ucapan-ucapan bapak yang tidak santun dan didasari oleh emosional yang tinggi malah memberi kesan kepada kami ada "Maling Teriak Maling"

Pemberantasan korupsi yang signifikan belum kami lihat dalam 100 hari kepemimpinan bapak, kalau perlu jika terbukti di pengadilan ada bawahan bapak terlibay korupsi. Seharusnya bapak ikut bertanggungjawab dan mundur dari jabatan bapak, karena bapak tidak berhasil memimpin bawahannya secara baik dan benar.

Jadi mulai sekarang kami minta kepada bapak untuk fokus saja pada pekerjaan bapak dan prioritaskan pembangunan DKI Jakarta ini menjadi kota modern, nyaman dan aman.

Jadilah pemimpin baik dan bertanggungjawab baik dalam sikap prilaku serta ucapan kami doa kan semoga bapak sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari amin.

Dalam suratnya, tertulis ditembuskan ke Presiden RI, Ketua DPRD/MPR RI, Mahkamah Agung, Mabes TNI, dan Kapolri.

sumber