PENGAMAT ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai, pemerintah telah gagal mengantisipasi lonjakan impor. Alhasil, ancaman defisit perdagangan pun terus menghantui.

"Pemerintah tidak bisa mengantisipasi lonjakan impor yang masuk karena terlalu tunduk sama WTO (World Trade Organization). Padahal, impor yang masuk sudah mengganggu industri dalam negeri," katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Noorsy, tingginya nilai impor ini juga akan mengancam defisit neraca perdagangan Indonesia. Dia menyatakan, pemerintah jangan senang dulu dengan surplus perdagangan 552,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 4,9 triliun (kurs Rp 9 ribu) pada September yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (EPS).

Apalagi, kata dia, andalan ekspor Indonesia masih di dominasi oleh sumber daya alam (SDA) atau bahan mentah seperti batu-bara, mineral, gas, Crude Palm Oil (CPO). Sedangkan untuk hasil industrinya masih kecil.

"Kondisi ini memperlihatkan jika sistem ekonomi Indonesia tidak berubah sejak jaman penjajahan dulu," cetus bekas anggota DPR ini.

Menurutnya, ekspor bahan baku yang selama ini dilakukan oleh Indonesia hanya menguntungkan negara lain. Misalnya, ekspor bahan baku mineral dan batu bara (minerba) itu, hanya akan menguntungkan industri pengolahan (smelter) negara tujuan ekspor.

"Nah, yang lucunya hasil produksinya itu kita impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Noorsy.

Menurutnya, saat ini Indonesia sudah menjadi sasaran empuk impor karena pasar domestiknya tinggi. Padahal, semua bahan bakunya berasal dari dalam negeri. Ditambah, produk lokal daya saingnya kalah dengan impor.

Seharusnya, lanjut Noorsy, pemerintah membuat kebijakan untuk mengurangi serbuan impor ini. Hal ini untuk melindungi industri dalam negeri yang belum bisa bersaing dengan produk-produk impor. "Bahkan, bahan baku industri kecil menengah saja masih dari impor," katanya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Natsir Mansyur mengatakan, nilai impor Indonesia ke depannya masih akan terus naik seiring dengan naiknya pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, Indonesia tidak bisa melawan impor selama aturan dalam negerinya tidak berpihak kepada industri dalam negeri. Gebrakan kebijakan penghalang impor yang dibuat pemerintah pun tidak akan bisa mengantisipasi serbuannya.

"Sektor manufaktur kita banyak terkendala oleh aturan dan bahan baku dan energi sehingga menghambat pertumbuhannya. Kasus-kasus seperti ini tidak pernah dibenahi secara serius," kata Natsir kepada Rakyat Merdeka.

"Ini yang memprihatinkan karena menteri-menteri ekonomi Jokowi hampir tidak punya strategi untuk menekan impor," imbuhnya.

Selain itu, kata Natsir, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 persen tidak dibarengi dengan penmgkatkan produksi pangan oleh Kementerian Pertanian. Kondisi ini membuka peluang untuk impor.

Menurut Natsir, jika pemerintah ingin mengurangi nilai impor, maka harus mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur. Caranya, dengan memudahkan pasokan bahan baku dan energi.

"Yang dikeluhkan pengusaha adalah masalah pasokan gas, listrik, infrastruktur dan bahan baku. Itu semua harus diselesaikan,' cetus Natsir.

Selain itu, tambahnya, pemerintah harus mempercepat program hilirisasi pertambangan. Tujuannya, agar yang diekspor bukan hanya bahan mentah saja, melainkan sudah barang jadi yang memberikan nilai tambah.

Menurut data Kementerian Perindustrian, lebih dari 60 ekspor manufaktur Indonesia masih didominasi sektor berbasis sumber daya alam (SDA) yang notabene produk setengah jadi dan berteknologi rendah. Pada 2012, ekspor manufaktur ditargetkan naik jadi 140 miliar dolar AS, meskikondisi perekonomian global tidak menentu. Angka itu naik 14,6 persen dibanding realisasi tahun 2011 sebanyak 122,2 miliar dolar AS. Dirjen Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Panggah Susanto mengatakan, selain krisis ekonomi global, sejumlah persoalan internal menjadi kendala untuk memacu pertumbuhan ekspor. Apalagi, tahun depan ketidakpastian situasi politik mendekati pemilihan presiden 2014 justru naik.

http://bit.ly/1MTVVIu

Parah bisa keburu hancur negara ini, harus dilengserkan sebelum tanggal 20 Mei!!!