Halo agan kaskuser sejagad Indonesia , Ane bermaksud buat thread ini untuk mendiskusikan bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pengenaan Pajak yang bersifat FINAL yang berjalan sejak 1 Juli Tahun 2013 apakah sudah benar atau belum?. So, buat agan2 yang merasa berpenghasilan dan dikenakan Pajak jenis ini, yuk mari kita diskusikan positif dan negatifnya. Buat agan yang belum paham mengenai peraturan ini, slow aja.. silahkan tanya, pada dasarnya ane disini juga mau belajar bareng dengan masta2 . Semoga kita semua melek hukum ya gan, terutama untuk perpajakan, biar kita taat pajak sehingga kita semua bisa sejahtera dengan pajak .

PAJAK

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan:

Maksud:
a. untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
b. mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
c. mengedukasi masyarakat untuk transparansi;
d. memberikan kesempatan masyarakat untuk berkrontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan:
a. kemudahaan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
b. meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat;
c. terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto (Omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Peredaran Bruto (Omzet) merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah:



*Usaha meliputi usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas (Profesi atau keahlian), misalnya dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut;
b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri;
c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah:

a. Orang Pribadi;
b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)
yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum.
misalnya : pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya.
b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi 4,8 miliar.

*Orang Pribadi atau Badan yang diterangkan di atas wajib melaksanakan ketentuan Perpajakan sesuai ketentuan dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 tahun 2013 termasuk dalam:



setoran bulanan dimaksud merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25.

Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh Final, tidak wajib PPh Pasal 25.

Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika SSP sudah validasi NTPN, Wajib Pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) karena dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN.
Penyetoran dimaksud dengan mencantumkan kode pada SSP sebagai berikut:



Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

Download PP Nomor 46 Tahun 2013 Disini
Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Disini
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-42/PJ/2013
Cara Memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Disini
Leaflet Pembayaran PP Nomor 46 Tahun 2013 via ATM Disini