Model Skandinavia adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan kapitalisme pasar bebas dan keuntungan yang didapat rakyatnya mulai dari pendidikan gratis, kesehatan gratis, tunjangan pensiun, dll.di
Bahkan banyak pemimpin Eropa mulai melirik ke ‘utara’ (Skandinavia –red) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negerinya. Sebenarnya hal ini dapat dimengerti. Betapa tidak, dalam berbagai studi yang dilakukan, baik itu masalah kesejahteraan, kebebasan berpendapat, atau angka harapan hidup, negara-negara Skandinavia selalu ada pada posisi puncak. Masih terngiang kan bagaimana siswa-siswa Finlandia mendapatkan skor PISA tertinggi dan seketika semua mata tertuju pada negara itu. Di Denmark para pekerja tidak khawatir kehilangan pekerjaannya meskipun mereka pindah kerja sampai empat kali dalam setahun. Dan yang paling pengen pindah ke sana adalah karena layanan kesehatan gratis! Selama bertahun-tahun banyak para pemimpin dunia rela terbang Helsinki, Stockhlom, dan Copenhagen untuk studi banding bagaimana sistem pada negara-negara tersebut bekerja.

Jadi sebenarnya negara-negara Skandinavia mengenakan pajak yang tinggi bagi warganya agar pemerintah dapat membangun negara dan menggratiskan berbagai fasilitas (Yaelah udah pada tau keleus). Persentase pajak yang harus dibayarkan warganya tidak sama diantara negara-negara tersebut. Kabarnya Swedia yang paling tinggi yaitu 56%.
Jika dibandingkan dengan Inggris, Swedia lebih banyak menganggarkan PDB nya untuk layanan public dan layanan kesehatan. Swedia mengeluarkan dana 60% dari PDB nya sementara Inggris hanya 40%. Inilah yang menyebabkan warga Skandinavia rajin membayar pajak karena uang yang dibayarkan benar-benar dipakai untuk mensejahterakan rakyatnya. Peran pemerintah yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan warganya disebut Welfare State.

Model yang diterapkan negra ini bukannya tidak ada rintangan sama sekali. Bertambahnya penduduk yang berusia tua membuat negara-negara ini memutar otak agar welfare state dapat berjalan. Bagaimana tidak, karena negara juga harus membiayai pension penduduk yang sudah tua yang terus bertambah. Untuk itu pemerintah Skandinavia menyiasati dengan mengurangi pengeluaran social dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dilakukan agar negara tidak ‘bangkrut’. Ditambah lagi banyak pendatang di negara ini yang ingin mendapatkan manfaat dari sistem ini. Di Denmark misalnya, ada layanan di mana penduduknya untuk mencari pekerjaan sehingga tunjangan untuk pengangguran bisa dikurangi dan penduduk makin produktif (Aje gile pengangguran bisa dapet gaji). Beberapa tahun lalu diterapkan kebijakan pensiun menjadi pada usia 67 tahun dan mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikannya pada usia yang lebih muda.
Kebijakan ekonomi Denmark yang kini lebih liberal menunjukan bagaiman rumitnya sistem welfare state di Skandinavia. Menurut seorang jurnalis ekonom, ternyata sistem yang diterapkan di negara-negara Skandinavia tidak dapat diterapkan begitu saja di negara lain. Tidak semua kebijakan di Skandinavia baik diterapkan di negara lain. Para ekonom mengatakan sistem negara kesejahteraan (welfare state) juga tidak serta merta membuat negara-negara ini makmur.
Martin Wolf mengatakan di Financal Times, model Skandinavia membuat warganya menjadi malas dan tidak pekerja keras. Bahkan, Martin de Vlieghere mengatakan di Brussels Journal, model Skandinavia hanya mitos semata. Karena ranking negara-negara ini yang terus turun pada OECD. Banyak yang mengatakan bahwa negara yang layak ditiru adalah Irlandia yang menerapkan pajak yang rendah tapi mampu berada pada posisi empat pada OECD mengalahkan negara-negara Skandinavia.

Negara-negara Eropa Timur yang ekonominya makin pesat kini lebih meniru Irlandia daripada Skandinavia. DiGazeta Wyborcza pada 21 September 2006 Witold Gadomski mengatakan agar Polandia segera menerapkan apa yang dilakukan Irlandia. “Jika Irlandia tidak segera memperbaiki sektot public, memasuki zona Euro, mengurangi persentase pajak, meliberalisasi sector energy, telekomunikasi, dan layanan kereta api, maka Polandia tidak akan mengulangi sukses Irlandia.”
Skandinavia sendiri terkesan dengan prestasi Irlandia. Pemerintah mereka mulai mengikuti kebijakan pemerintan Irlandia, namun akan tetap mengenakan pajak yang tinggi selama rakyatnya mendapatkan manfaat dari pajak tersebut. Jadi tidak ada negara yang benar-benar welfare state 100%.