Jakarta (ANTARA News) -
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia tidak bisa
menolak atau menggugat
keputusan Presiden dalam
memilih Kepala Polisi Republik Indonesia pengganti Jenderal
Sutarman, kata anggota
Komisi III DPR Ruhut Sitompul. "Sejak saya menjadi anggota
DPR, ada tiga penggantian
Kapolri dan tidak pernah ada
yang menolak," kata Ruhut
Sitompul di Jakarta, Jumat. Ruhut menjelaskan, jabatan
Kapolri berada langsung di
bawah Presiden seperti
halnya Jaksa Agung. Presiden
memiliki hak prerogatif
penuh untuk memilih Kapolri. "Beda dengan komisioner
KPK, kemarin ada 10 nama
yang dibawa ke Komisi III,
oleh kita dipilih hanya jadi
lima," kata Ruhut. Sedangkan nama Kapolri
yang nantinya akan
diserahkan Presiden pada
Komisi III hanya ada satu
nama. Dari Kompolnas (Komisi
Kepolisian Nasional) menyerahkan beberapa
nama, dipilih Presiden jadi
satu, yang satu itu lalu
diserahkan kepada kami,"
kata dia. Ruhut mengungkapkan
terdapat perdebatan dan
kritik di dalam Komisi III
terkait Kapolri pilihan
Presiden, namun hal
tersebut berakhir dengan kesepakatan terhadap
pilihan Presiden. "Kalau dikembalikan lagi ke
Presiden karena tidak
diterima itu tidak pernah
kejadian," jelas dia. Menurut Ruhut, polisi memiliki
kekompakan dalam
instansinya. "Polisi itu
kompak, sangat kompak,
kalau presiden sudah
menunjuk satu (Kapolri) yang lain pasti setuju. Tidak ada
tandingan seperti di partai,"
kata dia. Terkait kabar yang
mengatakan sejumlah
perwira tinggi Polri memiliki
rekening gendut, Ruhut
mengatakan harus ada
pemeriksaan oleh Pusat Pelaporan Aanalisis Transaksi
Keuangan (PPATK). Kapolri saat ini Jenderal
Sutarman akan mengakhiri
masa tugasnya pada
Oktober 2015. Sebelumnya Indonesia Police
Watch (IPW) merilis Komjen
Pol Budi Gunawan merupakan
kandidat terkuat
menggantikan posisi Jenderal
Pol Sutarman sebagai Kapolri pada 2015 karena Budi
Gunawan merupakan salah
satu senior Akpol angkatan
1983 yang berpangkat
Komisaris Jenderal

Sumber