Quote:
Lima Rumah Sakit Menolak Jalankan Program KSS
Semarang, Jowonews.com—Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi hari Selasa (9/12) pagi melaksanakan rapat koordinasi sosialisasi Kartu Semarang Sehat (KSS) di balai kota. Kegiatan yang diberikan kepada pimpinan rumah sakit dan puskesmas se Kota Semarang ini, diketahui ada lima rumah sakit yang diduga menolak menjalankan program jaminan kesehatan bagi warga miskin tersebut.
Keberadaan lima rumah sakit yang menolak program KSS tersebut, ditunjukkan dengan ketidakhadiran mereka untuk memenuhi undangan rapat pertemuan sosialisai program KSS bersama wali kota. Kelima rumah sakit itu, antara lain RS Colombia Asia, Tlogorejo, Elizabeth, dan Hermina yang berada di Jalan Pandanaran dan daerah Pudak Payung.
Usai memberikan pengarahan dalam sosialisasi, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya mengundang seluruh kepala rumah sakit baik swasta maupun milik pemerintah untuk mengikuti sosailisasi KSS ini. Pihaknya berharap seluruh rumah sakit dan puskesmas agar berkomitmen untuk melayani pasien warga Semarang pemegang kartu KSS.
‘’Ini adalah program untuk melayani masyarakat tidak mampu untuk memperoleh hak dasarnya yaitu kesehatan. Karena itu, kami sangat berharap semua rumah sakit dan puskesmas bersedia untuk mendukungnya,’’ katanya.
Sementara terkait dengan distribusi kartu KSS ke masyarakat, pihaknya mengaku tidak ada kendala. Hanya saja pembagian kartu KSS memang masih terbatas yakni saat ini baru 782 kartu. Namun sisanya sebanyak 103.000 kartu KSS akan didistribusikan di tahun 2015 mendatang.
Hendi, panggilan akrab wali kota, pun menyayangkan masih adanya lima rumah sakit swasta yang tidak mendukung program ilpemerintah kota di bidang kesehatan ini. Pihaknya pun berencana, akan memanggil kelima pengelola rumah sakit tersebut dalam waktu dekat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Widoyono mengatakan, distribusi kartu KSS di tahun 2015 ditargetkan bulan April selesai. Sudah diterima warga miskin yang memang berhak.
Menurutnya, dengan kartu KSS diharapkan dapat memotong birokrasi di rumah sakit dan puskesmas bagi pasien.
‘’Sesuai dengan instruksi dari wali kota, kami akan terus melakukan sosialisasi ke rumah sakit-rumah sakit dan puskesmas di Semarang, sehingga ke depan tidak ditemui pasien yang ditolak menggunakan kartu KSS. (JN06)
http://jowonews.com/2014/12/09/lima-...n-program-kss/
Alasan nolak
Quote:
4 RS Swasta Tolak KSS
Klaim Anggaran Dinilai Berbelit
SEMARANG – Program Kartu Semarang Sehat (KSS) yang diluncurkan Pemkot Semarang beberapa hari lalu direspons negatif oleh sejumlah rumah sakit swasta di Kota Semarang. Setidaknya, empat rumah sakit swasta menolak bekerja sama dengan Pemkot Semarang. Hal tersebut diungkapkan Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang, Ngargono.
Dikatakan, sampai saat ini masih terdapat 4 rumah sakit swasta di Kota Semarang yang belum bekerja sama dengan Pemkot Semarang terkait program KSS untuk warga miskin tersebut. Tentu saja, belum adanya kerja sama dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga miskin ini disesalkan banyak pihak. Apalagi keempat rumah sakit swasta tersebut terbilang besar. Adapun keempat rumah sakit swasta tersebut, sebut Ngargono, adalah RS Elisabeth, RS Telogorejo, RS Colombia Asia dan RSIA Hermina.
”Kami menyesalkan kalau masih ada pasien warga miskin pemegang KSS yang memperoleh perlakuan diskriminatif. Kami sangat berharap Pemkot Semarang bisa mengurai permasalahan tersebut, sehingga semua rumah sakit di Semarang bisa menerima seluruh pasien yang butuh pertolongan kesehatan,” ungkap Ngargono kepada Radar Semarang, Jumat (28/11).
Ngargono menduga,
keengganan keempat rumah sakit swasta bekerja sama dengan Pemkot Semarang dalam melayani pasien pemegang KSS lantaran proses pencairan anggaran atau klaim yang berbelit-belit.
Bussiness Marketing Communication Manager RS Telogorejo Semarang Octdy Hendrawan saat dikonfirmasi mengaku, rumah sakitnya belum menerima secara langsung sosialisasi mengenai petunjuk teknis serta prosedur dari program Kartu Semarang Sehat tersebut. Baik dalam penerimaan pasien, hingga tata cara penagihan klaim ke Pemkot Semarang. Namun pihaknya mengelak jika RS Telogorejo merupakan salah satu dari empat rumah sakit swasta yang menolak bekerja sama dengan pemkot terkait program KSS.
”Kita belum ada komunikasi yang jelas dengan pihak Pemkot Semarang terkait masalah klaim pembayaran KSS yang harus menunggu proses APBD. Meski begitu, kami sudah menyiapkan prosedur untuk penerimaan pasien, tinggal membuat kesepakatan saja,” terangnya kepada Radar Semarang.
Hal senada diungkapkan Kepala Humas RS Elisabeth, Probowatie Tjondronegoro. Pihaknya hingga kini juga belum mengetahui bagaimana implementasi KSS tersebut. “”Aturan KSS seperti apa kita belum mendengar, dan belum diberikan sosialisasi. Sehingga kita belum berani mengatakan menolak atau menerima,” ujar Probo.
Menurut Probo, seharusnya dalam hal ini pemkot lebih aktif dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan bentuk pelayanan publik. Untuk BPJS kesehatan, pihaknya hingga kini masih melayani.
Manajer Operasional RS Columbia Asia Semarang Dewi Febrianti juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, hingga kini belum ada pengarahan dan penjelasan tentang bagaimana penggunaan Kartu Semarang Sehat tersebut.
”Kok saya malah baru dengar ada hal seperti ini ya. Seharusnya kalau memang KSS itu sudah dibagikan ke masyarakat, maka tugas pemkot maupun Dinas Kesehatan harus memberikan sosialisasi kepada RS swasta. Kita sendiri saja belum tahu bagaimana alur-alur pelayanan dalam KSS ini,” terang Dewi Febrianti.
Sedangkan untuk peserta BPJS Kesehatan, pihaknya mengakui jika selama ini belum bisa melayani. Sebab, hingga kini status kelas RS yang seharusnya sudah diberikan ke RS Columbia Asia belum jelas.
Terpisah, Kasi Promosi Kesehatan dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang, Endang Sulistiyanti, mengatakan, untuk pendistribusian Kartu Semarang Sehat, pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang akan melibatkan 37 puskesmas di Semarang.
”Ini sebagai pendamping dari KIS, karena sebagian warga miskin di Kota Semarang kan belum ter-cover program pemerintah pusat itu,” katanya. KSS ini, lanjut dia, melayani masyarakat peserta program Jamkesmaskot. (ewb/aro/ce1)"
http://radarsemarang.com/semarang-me...sta-tolak-kss/
Gunanya bpjs atau KIS buat apa ya..
Bpjs kan ada yg gratis gak usah bayar tiap bulan utk yg tidak mampu. Di daftarin aja yg bener2 Gak mampu.
Masa tiap kota buat kartu sehat masing2, kan pusat udh ada.
Nanti klo di klaim tnyt tidak memenuhi syarat kartu kota sehat itu/blm daftar kartu kota sehat, trus tnyt pasien gak bisa bayar, yg bayar ke swastanya siapa.
Alasan kartu kota sehat utk mengurangi birokrasi, pdhl kalau kasus emergensi kan langsung ke RS. Nanti kaya kartu Jakarta sehat dl, semua langsung ke RS, overload, pdhl ada puskesmas.
Alasan swastanya nolak krn klaimnya berbelit2. Harusnya buat aturan juga, kalo pemerintah gak bayar dlm sekian waktu, kena denda.
Nanti yg pakai yg mana, tagihannya gmn. Tlalu kebanyakan. Mending uangnya buat pencegahan. Penyedian air bersih yg masih mandi, minum, berak di kali. Tangkap makanan berformalin, yg pake pewarna tekstil, pemutih, boraks, masih banyak di pasar2.