Jakarta, HanTer - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta menemukan anggaran siluman pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kesehatan DKI, baik pada APBD 2013 maupun tahun anggaran 2014. Total anggaran siluman tersebut mencapai hingga Rp 3,518 triliun yang dimasukkan ke dalam 252 kegiatan fiktif.

"Sudah kami ‎konfirmasi kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Mereka mengaku tidak pernah menganggarkan kegiatan itu ke dalam APBD, namun tiba-tiba muncul di dalam anggaran," Kepala BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto, di Balaikota, Kamis (6/11/2014).

Menurutnya, kegiatan siluman Dinas PU DKI pada APBD 2014 meningkat dibandingkan dengan APBD 2013 sebesar Rp 1,226 triliun dengan 128 kegiatan fiktif. Untuk itu, dirinya meminta Pemprov DKI segera menelusuri temuan untuk ditindaklanjuti secara hukum.

"Agar tidak ada lagi pemborosan anggaran untuk alokasi program yang tidak jelas arahnya," tegasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, tindaklanjut sudah dilakukan dengan memecat Kepala Dinas (Kadis) PU Manggas Rudi Siahaan.

Kasus tersebut menjadi wewenang aparat penegak hukum untuk melakukan proses pidana. "Kalau dipecatkan sudah. Masalahnya, kesalahan seperti ini saya tidak tahu kesalahannya di mana. Ini menjadi kewenangan aparat penegak hukum," kata Ahok.

Dirinya mengakui, anggaran siluman sudah lama terjadi di lingkungan Pemprov DKI. Namun, lanjutnya, saat ini jumlahnya sudah berkurang. Kedepan, dirinya akan menerapkan sistem e-budgeting yang harus diikuti oleh seluruh SKPD.

"Dari dulu di DKI udah ada anggaran siluman kaya gitu. Sekarang masih ada tapi jumlahnya dikurangi, karena masih ada yang nekat. 2015 kita pakai e-budgeting jadi tidak ada anggaran siluman kaya gitu lagi," ungkap Ahok.

Menurutnya, anggaran siluman terjadi disebabkan adanya kegiatan tanpa ada proposal sesuai prosedur, baik hibah maupun baksos.

Selain itu, penetapan harga satuan yang seharusnya dibuat oleh SKPD tidak dilakukan dengan baik. Kadang harganya terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga banyak yang tidak masuk akal.

Oleh sebab itu, dirinya menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Bahkan bila perlu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

Secara terpisah, Seketaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, dirinya telah mengonfirmasi kepada BPKP terkait anggaran siluman tersebut. "Tadi saya sudah koordinasi ke BPKP, kalau semua tiba-tiba itu tidak mungkin.
Mungkin saja salah input dengan jumlah Rp3,5 triliun. Makanya sudah saya tandai," kata Saefullah.

Dalam hal ini, sistem anggaran yang dibutuhkan didata dari yang bawah (kelurahan atau kecamatan) apa yang dibutuhkan. Semuanya terdata dan dicatat dengan rapih.

"Apa yang dibutuhkan kita catat dan jembatani. Kita data biaya estimasinya berapa. Saya tidak percaya dengan angka itu, karena terlalu besar. Makanya kita mau cek apa benar anggaran siluman sebesar itu," tegasnya.

sumber

lumayan tuh 3,5 t