Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra meminta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, untuk belajar.

Sindiran Yusril ini, karena statement Puan yang menyebut bahwa kartu sakti Jokowi yang sudah diluncurkan pada Senin lalu, landasan hukumnya akan dibuat melalui Inpres (Instruksi Presiden) dan Keppres (Keputusan Presiden).

"Puan Maharani jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar," kata Yusril, dalam keterangan persnya, Rabu (6/11/2014).

Yusril mengatakan, Puan dan Presiden Jokowi harus tahu bahwa Inpres dan Keppres bukanlah instrumen hukum di Indonesia.

Diakui mantan Mensesneg era Kabinet Indonesia Bersatu jilid I ini, Inpres dan Keppres memang sempat menjadi instrumen hukum pada era Presiden Soekarno dan Soeharto. Namun, setelah reformasi bergulir, sudah tidak lagi.

"Kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi. Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat," jelas Yusril.

Tiga kartu sakti yang sudah diluncurkan adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). [gus]

sumber : [url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2151822/yusril-puan-jangan-asal-ngomong.[/url]

kalau kabinet cuma titipan ya ginilah jadinya ..