Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan heran dengan proses perizinan pembangunan pembangkit listrik di Palembang, Sumatera Selatan. Padahal listrik di sana sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Merasa disebut daerahnya bermasalah, Gubernur Sulawesi Selatan Alex Noerdin langsung menanggapi. Di hadapan Jokowi, Alex mengatakan bahwa pernyataan Presiden itu salah.

"Sebenarnya Sumatera Selatan tidak kekurangan listrik. Kita surplus 545 mega Watt dan dibantukan kepada pembangkit tenaga listrik tetangga," ujar Alex dalam Rakorda Kabinet Kerja 2014, Selasa (4/11).

Menurut Alex, justru yang bermasalah sekarang adalah PLTGU Borang yang rusak. Alex mengatakan ada transfusi PLTGU rusak yang mengakibatkan pasokan listrik tidak maksimal.

"Nah untuk mensuplai gas untuk PLTGU Borang memerlukan izin sampai ke menteri ESDM, dan itu lama dulu pak, tapi menteri yang baru ini sekarang dia keluarkan izin itu hanya satu malam," ujar Alex.

Atas pernyataan Alex itu, Jokowi juga langsung meresponnya. Menurut Jokowi kemarin disampaikan izin listriknya sudah 6 tahun belum selesai.

"Yang kemarin Pak Gubernur menyampaikan izin listriknya 6 tahun itu belum selesai. Waktu saya ketemu terakhir 'pak saya ingin minta satu izin pembangkit listriknya bisa diselesaikan?' Bukannya ke Pak Gubernur langsung ke pak menteri, tapi juga sudah diselesaikan Alhamdulillah. Yang lain-lain kalau minta apapun ke menteri-menteri silakan, tapi kalau enggak rampung, menterinya enggak ngerampungin, langsung minta ke saya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Alex juga meminta kepada Jokowi untuk memberikan kewenangan yang lebih pada Gubernur, yakni soal perizinan. Sebab, permasalahan perizinan adalah masalah yang kompleks karena tidak dipegang satu kepala daerah.

"Bapak Presiden, atas nama para gubernur berikanlah wewenang yang lebih kepada para gubernur walaupun tidak harus berlebihan. Banyak yang kami harus lakukan apabila kami diberikan wewenang yang lebih," ujarnya.

Jokowi menjawab terkait kewenangan perizinan itu akan lebih dulu didiskusikan bersama para menteri. Jokowi akan menghitung berapa perkiraan jika kewenangan hanya didelegasikan kepada satu kepala daerah yakni Gubernur.

"Kewenangan mengenai izin itu nanti akan dilakukan, akan dikalkulasikan dulu kalau memang bisa didelegasikan ya kenapa tidak, kan kita ga ada masalah. didelegasikan agar lebih simpel, lebih cepat. Tetapi kalkulasi dari kementerian dulu. beri saya waktu pak gubernur, kalau memang bisa didelegasikan itu akan kita berikan," pungkas Jokowi.

sumber

dari 6 tahun jadi satu malam kebanyakan berkas izin masukkan ke laci terus kunci nanti klo udah ada uangnya baru bongkar dari laci.

kaya berkas kenaikan pangkat para PNS yang susah diajak kong kalingkong zaman orba