KIH Meguasai Semua Pos-pos Kekuasan Eksekutif:
[quote]Kabinet Kerja Jokowi: 14 Menteri dari Parpol, 20 Profesional
Minggu, 26/10/2014 19:02 WIB

Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah mengumumkan nama-nama menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja. Sebanyak 14 menteri berasal dari partai politik sementara 20 orang lainnya datang dari kalangan profesional.

Pengumuman nama-nama menteri itu dilakukan di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014) pukul 17.30 WIB. Jokowi memanggil 34 menteri satu per satu.

Berdasarkan latar belakangnya, sebanyak 14 menteri (41%) berasal dari partai politik. Ada 4 menteri dari PDIP, 4 nama dari PKB, 3 orang dari NasDem, 2 menteri dari Hanura, dan 1 orang dari PPP. Sementara itu, ada 20 menteri (59%) yang berasal dari kalangan profesional dengan berbagai latar belakang.

Sebelum pengumuman nama-nama menteri ini, Jokowi mengatakan bahwa komposisi kabinet adalah 16 dari parpol dan 18 dari profesional. Namun komposisi ini berubah saat diumumkan hari ini.


Berikut adalah nama-nama menteri yang berasal dari kalangan parpol yang tergabung dalam Koalisi KIH:

1. Menteri Dalam Negeri : Tjahjo Kumolo (PDIP)
2. Menteri Hukum dan HAM : Yasonna H Laoly (PDIP)
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi (Hanura)
4. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga (PDIP)
5. Menteri Perindustrian : M Saleh Husin (Hanura)
6. Menteri Ketenagakerjaan : Hanif Dhakiri (PKB)
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (NasDem)
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan (NasDem)
9. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDIP)
10. Menteri Agama : Lukman Hakim Saifuddin (PPP)
11. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi : M Nasir (PKB)
12. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (PKB)
13. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far (PKB)
14. Menko Bidang Polhukam : Tedjo Edy Purdijatno


Berikut adalah nama-nama menteri yang berasal dari kalangan profesional murni dan profesional-partai:

1. Menteri Sekretaris Negara : Praktino
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
3. Menko Bidang Kemaritiman : Indroyono Soesilo
4. Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
6. Menteri Pariwisata : Arief Yahya
7. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral: Sudirman Said
8. Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi
9. Menteri Pertahanan : Ryamizard Ryacudu (Profesional-Partai PDIP)
10. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
11. Menko Bidang Perekonomian: Sofjan Djalil
12. Menteri Keuangan : Bambang Brodjonegoro
13. Menteri BUMN : Rini M Soemarno (Profesional-Partai PDIP)
14. Menteri Perdagangan : Rachmat Gobel
15. Menteri Pertanian : Amran Sulaiman
16. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono
17. Menteri Kesehatan : Nila F Moeloek
18. Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa (Profesional-Partai PKB)
19. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yambise
20. Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
http://news.detik.com/read/2014/10/2...20-profesional


Bila Alasan Tak Puas, KMP Juga Bisa Buat Presiden dan Kabinet Tandingan
Kamis, 30 Oktober 2014 , 09:09:00 WIB

RMOL. Koalisi Merah Putih (KMP) sangat heran dengan langkah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang akan bentuk pimpinan DPR RI dan alat kelangkapan dewan (AKD).

"Kita hidup bernegara ini ada aturan mainnya, janganlah membiasakan diri apabila tak sepakat kemudian membentuk organ tandingan," kata Anggota DPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsyi, Kamis (30/10).

Menurutnya, bila alasannya tidak puas dengan terpilihnya alat kelengkapan dewan, KMP pun bisa menggunakan alasan tersebut untuk membuat presiden tandingan.

"Kalaupun alasan tak dapat jatah pimpinan AKD dijadikan dasar, kita pun bisa membuat kabinet tandingan lantaran partai kami tak dapat jatah menteri. Kan tidak seperti itu cara berpikir bernegara yang baik dan benar," ujar Aboe Bakar.

Ia pun mengajak semua elit politik termasuk anggota DPR di Senayan mengikuti aturan main yang ada.

"Saya kira pimpinan DPR sudah sangat sabar hingga menunggu empat kali paripurna agar fraksi-fraksi yang ada menyerahkan daftar nama anggota komisinya. Apabila pada batas waktu yang telah disepakati tidak juga ada nama yang disetor ya harus bagaimana lagi. Kita kan harus segera kerja, kerja dan kerja, karena mitra kerja kita sudah terbentuk," demikian Aboe Bakar.

Seperti diketahui, KIH membentuk pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan (AKD) sendiri karena mereka tidak puas dengan kepemimpinan pimpinan DPR saat ini yang dikuasai oleh KMP. Pimpinan DPR ini akan diketuai oleh Pramono Anung (PDI-P) dan terdiri dari empat wakil ketua, yakni Abdul Kadir Karding, Saifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dossy Iskandar (Hanura).
http://politik.rmol.co/read/2014/10/...net-Tandingan-

------------------------------

Begitulah kelakuan politisi mereka, gan!