JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta Pangi Syarwi Chaniago
menilai, munculnya dualisme
kepemimpinan di DPR karena
buntunya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menghadapi Koalisi Merah
Putih (KMP). Menurut dia, apa
yang dilakukan KIH tidak
mencerminkan kedewasaan dalam
berpolitik. (Baca: Koalisi Indonesia Hebat Angkat
Pimpinan DPR Tandingan )
“KIH stres menghadapi hegemoni
KMP. KIH enggak dewasa dan
tidak menunjukkan sosok wakil
rakyat yang negarawan dalam
berpolitik,” kata Pangi kepada Kompas.com, Kamis (30/10/2014).
Pada Rabu (29/10/2014) kemarin,
digelar pemilihan dan penetapan
pimpinan komisi. Dalam sidang
pemilihan fraksi dari parpol KIH
memilih tidak hadir dan menggelar pemilihan tandingan.
Hasil pemilihan yang dipimpin
Pimpinan DPR, 9 dari 11 komisi
menempatkan para politisi KMP
sebagai pimpinan. Hanya dua
komisi yaitu Komisi V dan Komisi XI yang belum menggelar proses
pemilihan pimpinan. (Baca: Koalisi Indonesia Hebat Akan
Layangkan Mosi Tidak
Percaya kepada Pimpinan
DPR )
Menurut Pangi, sejak awal KIH
tahu bahwa mekanisme pemilihan
pimpinan telah diatur di dalam UU
MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Tata Tertib DPR yang merujuk pada UU tersebut menyatakan
pengajuan calon untuk segala
pemilihan pimpinan di DPR dibuat
menggunakan sistem paket.
Sehingga, langkah boikot yang
dilakukan KIH dengan tidak mengirimkan komposisi nama
serta paket calon pimpinan sia-
sia. (Baca: Kekalahan Beruntun Koalisi Indonesia
Hebat di Parlemen,
Simalakama Jokowi? )
“Jadi hanya satu paket yang
maju, ya sudah pasti paket KMP
sapu bersih semua pimpinan
komisi, wong mereka (KIH)
enggak memasukkan paketnya sebagai calon pimpinan komisi,”
ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai, baik KIH
maupun KMP sama-sama rakus
kekuasaan. KIH misalnya, dalam
setiap pemilihan pimpinan selalu ingin menggunakan mekanisme
musyawarah mufakat. Mereka
sadar jika pemilihan melalui
mekanisme voting maka akan
kalah.
“Begitu juga KMP yang nyapu bersih semua pimpinan dewan
beserta alat kelengkapan tanpa
basa-basi. Hampir tidak ada KIH
memperoleh jabatan strategis di
parlemen,” kata Pangi