"Kado" dari Jokowi-JK, BBM Naik mulai 1 November!
Jumat, 24 Oktober 2014 | 08:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah penyusunan kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tanggal 31 Oktober 2014. Dengan begitu, harga baru BBM berlaku mulai 1 November.

Jelas ini "kado" pahit dari pemerintah baru pimpinan Jokowi-Kalla. Sumber Kontan yang mengetahui rencana tersebut mengatakan, Jokowi-JK akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter. "Ini seperti rencana semula, naik Rp 3.000 per liter," ujar sumber tersebut, Kamis (23/10/2014). Ini artinya, BBM bersubsidi akan naik 46,1 persen, dari Rp 6.500 menjadi Rp 9.500 per liter. Kenaikan ini akan menghemat anggaran tahun ini sebesar Rp 20 triliun.

Bersamaan dengan kenaikan harga BBM, pemerintah akan memberikan bantuan ke masyarakat miskin. Ada 20 juta keluarga miskin yang akan mendapatkan "guyuran" dana dari pemerintah. Jumlah ini naik dari jumlah orang miskin penerima kompensasi kenaikan harga BBM dua tahun lalu yang hanya 15,5 juta kepala keluarga.

Berkaca pada masa itu, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan bantuan langsung sementara sebesar Rp 150.000 per bulan per rumah tangga miskin. Dengan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter, bantuan berlangsung selama empat bulan kepada 15,5 juta orang. Dengan skema sama, pemerintah baru harus menyediakan dana bantuan sosial Rp 9,3 triliun. Padahal, APBN-P 2014 cuma mengalokasikan dana Rp 5 triliun untuk cadangan sebagai antisipasi kenaikan BBM.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, APBN-P 2014 tak bisa memberikan bantuan seperti 2013 jika harga BBM naik Rp 3.000 per liter. "Dana yang ada hanya bisa memberikan kompensasi 2-3 bulan saja," kata Askolani, Rabu (22/10/2014).

Dengan penerima bantuan lebih besar, dapat dipastikan dana kompensasi harus bertambah. Pemerintah Jokowi harus meminta tambahan anggaran baru ke parlemen. Ini belum tentu mulus, mengingat kubu oposisi menguasai parlemen. Di DPR, Koalisi Merah Putih menguasai 353 kursi atau 63 persen suara, sedangkan Jokowi-JK yang didukung Koalisi Indonesia Hebat hanya 207 kursi atau 37 persen. KIH pasti harus menyerah jika harus voting untuk menambah dana kompensasi.

Ecky Awal Mucharam, anggota DPR dari Fraksi PKS (anggota KMP) menegaskan, partainya sejak awal menolak kenaikan harga BBM karena ini akan mendorong inflasi dan menekan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Satya Yudha, anggota DPR dari Partai Golkar, mengatakan, kenaikan harga BBM hak pemerintah. Namun, pemerintahan Jokowi harus cermat menghitung penghematan anggaran dan alokasinya untuk kegiatan produktif
http://indonesiasatu.kompas.com/read...lai.1.november


BBM Naik, Angka Kemiskinan Bertambah
October 24, 2014

bbm naikRB, KOTAMOBAGU—Rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai diantisipasi oleh beberapa perusahaan dengan menaikan harga produk mereka di pasaran. Beberapa pemerhati ekonomi menilai kenaikan ini akan ikut berdampak pada naiknya angka kemiskinan.

Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Abdullah Kango, mengatakan, jika harga BBM jadi dinaikan secara resmi oleh pemerintah maka akan memicu naiknya angka kemiskinan di daerah. Sebelum ada kenaikan warga yang masuk dalam kategori hampir miskin yang sebelumnya dengan uang Rp40ribu masih bisa membeli 5 kilogram beras. Setelah kenaikan harga BBM uang Rp40 ribu hanya bisa membeli beras sebanyak 3 kilogram mengingat naiknya harga BBM ikut memicu naiknya semua kebutuhan pokok.

” Ini membuat warga hampir miskin tadi setelah harga BBM naik statusnya turun menjadi kategori keluarga miskin. Apalagi pendapatan mereka tidak mengalami perubahan,” terang Kango kepada Koran ini Kamis (23/10) kemarin.

Noldy Tambuwun, praktisi keuangan di Kotamobagu menambahkan naiknya harga BBM akan menyebabkan nilai inflasi akan naik. ‘’Konsekuensinya naiknya harga kebutuhan pokok dan mempengaruhi naiknya angka penduduk miskin,’’ sambung Tambuwun.

Dia berharap naiknya harga bahan kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM diikuti oleh naiknya upah buruh. ‘’Kenaikan BBM akan mempengaruhi naiknya jumlah penduduk miskin,” tambah Pimpinan BPR Prisma Dana Cabang Kotamobagu ini.
http://radarbolmongonline.com/2014/1...nan-bertambah/


Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Ujian Pertama Kabinet Kerja
Selasa, 28 Oktober 2014 | 08:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ujian perdana telah menanti pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), yakni regulasi harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Banyak yang menilai subsidi BBM sebagai bisul dan bahkan tumor bagi anggaran negara. Kenaikan harga BBM bersubsidi dipandang sebagai operasi pengangkatan tumor serta upaya penyehatan kembali anggaran negara.

Di sisi lain, efek kenaikan harga BBM, apalagi sampai Rp 3.000 per liter, bisa menjalar kemana-mana. Mulai dari lonjakan inflasi, kemiskinan bahkan masalah sosial. Boleh jadi lantaran ruwetnya urusan BBM bersubsidi, pemerintah baru tak mau terburu-buru memutuskannya.

Menko Ekonomi Perekonomian Sofyan Djalil, hanya berjanji, tim ekonomi kabinet baru segera membahas rencana kenaikan harga BBM. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, juga belum bisa memastikan waktu kenaikan harga BBM pada tahun ini atau tahun depan. "Kami ingin pertumbuhan ekonomi tak terkoreksi terlalu dalam," kata Bambang, kemarin.

Sejumlah ekonom menyarankan agar kenaikan harga BBM bersubsidi ditunda hingga awal tahun 2015. Pertimbangannya, lebih banyak mudarat daripada manfaatnya jika harga BBM naik 1 November 2014.

Lana Soelistianingsih, Ekonom Samuel Aset Manajemen, misalnya, menghitung, jika harga BBM naik Rp 3.000 per liter, inflasi bertambah 3,5 persen. Untuk mengerem liarnya inflasi, pemerintah baru harus bisa memastikan kecukupan stok pangan, serta program sosial yang bisa mempertahankan daya beli masyarakat.

Tanpa langkah-langkah itu, daya beli masyarakat akan tergerus dan pertumbuhan ekonomi melemah. Padahal, tanpa kenaikan harga BBM pun, hitungan Lana, ekonomi Indonesia tahun ini hanya tumbuh 5,1 persen-5,2 persen, jauh dari target sebesar 5,5 persen.

Alhasil, Lana dan Ekonom Indef, Eni Sri Hartati, menyarankan, awal tahun 2015 adalah waktu tepat menaikkan harga BBM. Dalam sisa terakhir tahun ini, pemerintah bisa mempersiapkan stok bahan pangan. "Jangan tergesa-gesa, ini ujian pertama bagi pemerintah baru. Kalau tidak lulus, kepercayaan runtuh," kata Lana, mengingatkan.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual, berpendapat lain. Lebih baik harga BBM naik secepatnya. Memang, dampak kenaikan harga BBM tak berdampak positif bagi ekonomi tahun ini, malah bisa menggerus ekonomi. Tapi dampak positif terasa besar pada masa-masa mendatang. Anggaran negara lebih hemat, sehingga bisa dipakai membangun jalan, sekolah, bendungan, maupun membiayai program Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea....Kabinet.Kerja


Agung Laksono:
Tugas Puan Maharani Turunkan Angka Kemiskinan
Selasa, 28 Oktober 2014 , 15:16:00 WIB

RMOL. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, resmi menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggantikan Agung Laksono (2009-2014). Di masa jabatan Agung, kementerian ini bernama Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Di tengah seremoni serah terima jabatan hari ini, Agung Laksono yang juga politisi Partai Golkar membeberkan beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Puan selama periode 2014-2019. "Angka kemiskinan nasional masih 11 persen, target kami 10 persen. Masih kurang," kata Agung usai acara di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (28/10).

Menurutnya, target penurunan angka kemiskinan di Indonesia sesuai dengan kesepakatan global (MDGs) yakni sampai di sekitar 8 hingga 10 persen. "Saya kira semuanya berkaitan dengan manusia sebagai objek," jelas Agung. Tugas lain putri Megawati Soekarnoputri itu sebagai menteri yang baru adalah menyatukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait.

Selain itu, lanjut Agung, Puan harus mengutamakan peningkatan mutu kesehatan, pendidikan, sosial, agama, olah raga, dan kepemudaaan. Hal itu diklaimnya telah dilakukan Kemenko Kesra selama ini dalam program-programnya.
http://politik.rmol.co/read/2014/10/...ka-Kemiskinan-

---------------------------

Gua cuma kasihan sama Menko Puan Maharani aja nantinya, soalnya tugas utamanaya adalah menurunkan jumlah kemiskinan. Lhaaa ... kerja aja belum 'full' ... kok sudah diberi PR yang cukup berat sama Jokowi, disuruh turunkan kemiskinan akibat BBM naik nantinya.