JAKARTA - Isu kesenjangan ekonomi dan pendapatan masih luput dari perhatian pasangan capres dan cawapres terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Demikian hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia bertajuk 'Kesenjangan Pendapatan: Harapan Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK' yang dirilis di hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta, hari ini.

"Kebijakan yang ditawarkan Jokowi-JK dalam kampanye mencakup banyak isu mulai penanganan kemiskinan, daya saing ekonomi dan jaminan sosial. Tapi, satu hal yang luput dari perhatian mereka adalah isu kesenjangan ekonomi atau isu kesenjangan pendapatan yang tidak mendapat perhatian khusus," ungkap Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi.

Dia menjelaskan, isu tersebut perlu mendapat perhatian khusus demi menekan potensi terjadinya kerusuhan sosial dan menjamin keberlangsungan pembangunan ke depan. Sejarah politik Indonesia mencatat isu kesenjangan sosial memicu kerusuhan seperti yang dikenal dengan peristiwa 15 Januari (Malari) 1974.

"Selain itu, pembangunan lebih terjamin jika jarak antara kelompok kaya dan miskin tidak terlalu lebar," kata Kuskridho.

Temuan LSI menyebut mayoritas responden menilai pendapatan masyarakat Indonesia kurang merata atau tidak merata sama sekali.

Sebanyak 0,5 persen responden menyatakan pendapatan masyarakat sangat merata, 6,6 persen menyatakan cukup merata, 51,6 persen menilai kurang merata, 40,1 persen menyatakan tidak merata, dan 1,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

"Maka perhatian terjadap kesenjangan pendapatan ini penting. Karena isu ini sepertinya kurang banyak diperhatikan selama masa kampanye Jokowi-JK," demikian Kuskridho.

Survei LSI sendiri digelar pada 27 Mei-4 Juni 2014, terhadap 3.080 responden berusia 17 tahun ke atas. Penelitian mendapati margin of error kurang lebih 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.


Sumber

83 Persen publik ingin Jokowi-JK atasi kesenjangan pendapatan


Merdeka.com - Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla tinggal menanti pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014, nanti. Publik banyak berharap terhadap kedua pasangan ini mampu menjalankan tugas dan tantangan ke depannya.

Ketika responden disuguhkan pertanyaan seberapa besar mendesak atau tidaknya kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin diselesaikan dalam pemerintahan Jokowi-JK ke depannya, sebanyak 44,6 persen publik berpandangan hal itu sangatlah mendesak. Sedangkan 38,6 persen publik berpendapat cukup mendesak.

"Sedangkan 9,5 persen berpendapat kurang mendesak, 2,5 persen menjawab tidak mendesak sama sekali dan 4,7 persen tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dody Ambardi dalam survei nasional bertajuk 'Survei Opini Publik Persepsi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia/Inequality Perception Survey in Indonesia,' di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (1/9).

Menurut Dody, pemerintahan Jokowi-JK ke depannya harus mampu mengatasi kesenjangan pendapatan yang tidak merata ini.

"Sebesar 42,4 persen, publik berharap Jokowi-JK mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Kemudian sebesar 23,5 persen, publik berharap Jokowi-JK mampu memberikan perlindungan sosial kelompok miskin dan rentan," jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, 18,3 persen publik berharap kepada pemerintahan Jokowi-JK mampu menyediakan pendidikan gratis dan sebesar 18,1 persen publik berharap pemberantasan korupsi yang maksimal.

Ketika responden disuguhi pertanyaan apa saja yang paling penting dilakukan presiden baru nanti dalam mengurangi kesenjangan pendapatan? Sebesar 31,2 persen berharap diberikan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. Sebesar 17,5 persen memimpikan agar mudahnya lapangan pekerjaan dan 14,3 persen dalam pemberantasan korupsi.

"Mayoritas responden berpandangan bahwa kesenjangan pendapatan adalah yang mendesak (38,6 persen) atau sangat mendesak (44,6 persen) untuk diselesaikan pemerintah mendatang," jelas Dody.

"Jumlah total dari keduanya adalah 83,2 persen, yang berarti 8 dari 10 penduduk Indonesia menganggap kesenjangan pendapatan adalah problem yang harus segera ditangani pemerintah," imbuhnya.

Perlu diketahui, metodologi survei yang dilakukan melibatkan jumlah sampel sebanyak 3.080 responden dengan margin of error sebesar 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang terlatih dan satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri dari 10 responden.

Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau lebih dan sudah menikah ketika survei dilakukan. Survei dilakukan dari tanggal 27 Mei hingga 4 Juni 2014.



Sumber