Adanya indikasi kecurangan didalam pemilihan Presiden tahun ini, sehingga memhimbau pihak yang diduga terlibat dengan kecurangan tersebut akan ditindak lanjuti oleh kpk mulai dari KPU hingga BAWASLU dari sabang sampai merauke, dan KPK juga menghimbau masyarakat agar mengawasi dan melaporkan jika mendapatkan kecurangan kepada KPK.
Quote:
"Warning" KPK untuk KPU-Bawaslu: Jangan Main-main, KPK Tidak Tidur
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menindak tegas jika terjadi kongkalikong antara penyelenggara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan peserta pemilu menjelang proses penghitungan suara. KPK mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tidak bermain curang.
"Ini persoalan bangsa secara luas, saya kira KPU dan Bawaslu enggak akan main-main dalam melakukan tugasnya. Jangan main-main terkait dengan persoalan bangsa karena KPK tidak tidur," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi, di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis (10/7/2014).
KPK juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya informasi kongkalikong terkait Pilpres 2014. Johan mengatakan, KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut Johan, hal ini juga terkait nasib jutaan rakyat Indonesia.
"Kalau masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi ada dugaan terjadi kongkalikong peserta pilpres dengan KPU, itu bisa jadi domain KPK," terang Johan.
Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, KPU, KPU daerah, dan Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga proses penghitungan suara. Busyro pun berharap tidak ada praktik suap dalam Pilpres 2014.
"Jika tahan godaan upaya suap oleh kekuatan perompak demokrasi, hasilnya akan menentukan kualitas demokrasi dan martabat presiden terpilih," kata Busyro, melalui pesan singkat.
Menurut Busyro, praktik suap dalam pesta demokrasi tidak akan menghasilkan pemerintahan yang bersih dan akan mengalami delegitimasi. Busyro meminta semua lapisan masyarakat mengawasi proses Pilpres 2014.
Pasca-pemungutan suara dan publikasi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengklaim memenangkan Pilpres 2014. KPU meminta kedua belah pihak untuk menunggu hasil perhitungan resmi yang akan diumumkan pada 22 Juli 2014.
SUMBER
Quote:
KPK Awasi Kongkalingkong Penyelenggara dan Peserta Pilpres
WARTA KOTA, PALMERAH— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menindak tegas jika terjadi kongkalikong antara penyelenggara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan peserta pemilu menjelang proses penghitungan suara. KPK mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tidak bermain curang.
"Ini persoalan bangsa secara luas, saya kira KPU dan Bawaslu enggak akan main-main dalam melakukan tugasnya. Jangan main-main terkait dengan persoalan bangsa karena KPK tidak tidur," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi, di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis (10/7/2014).
KPK juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya informasi kongkalikong terkait Pilpres 2014. Johan mengatakan, KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut Johan, hal ini juga terkait nasib jutaan rakyat Indonesia.
"Kalau masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi ada dugaan terjadi kongkalikong peserta pilpres dengan KPU, itu bisa jadi domain KPK," terang Johan.
Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, KPU, KPU daerah, dan Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga proses penghitungan suara. Busyro pun berharap tidak ada praktik suap dalam Pilpres 2014.
"Jika tahan godaan upaya suap oleh kekuatan perompak demokrasi, hasilnya akan menentukan kualitas demokrasi dan martabat presiden terpilih," kata Busyro, melalui pesan singkat.
Menurut Busyro, praktik suap dalam pesta demokrasi tidak akan menghasilkan pemerintahan yang bersih dan akan mengalami delegitimasi. Busyro meminta semua lapisan masyarakat mengawasi proses Pilpres 2014.
Pasca-pemungutan suara dan publikasi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengklaim memenangkan Pilpres 2014. KPU meminta kedua belah pihak untuk menunggu hasil perhitungan resmi yang akan diumumkan pada 22 Juli 2014.
SUMBER
Quote:
KPK Ajak Masyarakat Awasi Proses Perhitungan Suara
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, KPK memandang perlu untuk mendorong masyarakat turut mengawasi proses perhitungan suara pemilihan presiden 2014 secara intensif. Menurut Bambang, pengawasan masyarakat perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan potensi kecurangan yang perlu diwaspadai.
"KPK mengapresiasi pelaksanaan pilpres yang berjalan sekaligus mengimbau semua pihak untuk terus mengawal proses demokratisasi ini secara lebih intensif hingga kelak ada pengumuman resmi dari penyelenggara pemilu soal hasil pilpres," kata Bambang, melalui pesan singkat, Jumat (11/7/2014).
Dia mengatakan, setelah pengumuman hasil quick count atau hitung cepat pilpres 2014, KPK juga menilai, penyelenggara dan pengawas pemilu bersama masyarakat tetap waspada. Tiga elemen itu, kata dia, harus mewaspadai kemungkinan adanya oknum-oknum penyelenggara dan pengawas pemilu yang koruptif dan kolusi.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan, KPK akan menindak tegas jika terjadi kongkalikong antara penyelenggara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan peserta pemilu menjelang proses penghitungan suara. KPK mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tidak bermain curang.
KPK juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya informasi kongkalikong terkait Pilpres 2014. Johan mengatakan, KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut Johan, hal ini juga terkait nasib jutaan rakyat Indonesia.
Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan bahwa KPU, KPU daerah, dan Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga proses penghitungan suara. Busyro pun berharap tidak ada praktik suap dalam Pilpres 2014.
Menurut Busyro, praktik suap dalam pesta demokrasi tidak akan menghasilkan pemerintahan yang bersih dan akan mengalami delegitimasi. Busyro meminta semua lapisan masyarakat mengawasi proses Pilpres 2014.
Pasca-pemungutan suara dan publikasi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengklaim memenangkan Pilpres 2014. KPU meminta kedua belah pihak untuk menunggu hasil perhitungan resmi yang akan diumumkan pada 22 Juli 2014.
SUMBER
jadi menurut ane siapapun pihak yang akan berniat untuk melakukan kecurangan dalam bentuk apaun pada pemilihan presiden tahun ini harap mengulurkan niatnya, dikarenakan KPK sudah mengultimatum siapapun pihak yang diduga terlibat dalam kasus kecurangan penggelumbungan suara akan diusut dan dihukum seberat beratnya.
mau jadi apa hidup di penjara hanya gara2 sesuatu yang bisa dicari dengan hal2 yang baik, dan hal itu bisa dilakukan tanpa rasa takut seumur hidup. 
