PDIP Temukan Babinsa Tidak Netral di Sumedang
Sabtu, 7 Juni 2014 21:02 WIB

BANDUNG, TRIBUN - Kembali indikasi Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mengarahkan warga untuk memilih salah satu capres-cawapres muncul. Kali ini ditemukan di Desa Cimanintin, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Demikian dikatakan Ketua DPD PDIP Jabar TB Hasanuddin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bapilu PDI Perjuangan saat ditemui wartawan di acara Deklarasi Relawan Dulur Jokowi-JK di Sabuga, Sabtu (7/6). "Temuan tersebut saat ini masih ditelaah PDI Perjuangan untuk kemudian nantinya dilaporkan ke Bawaslu," katanya.

Menurut Hasanuddin modus yang dilakukan aparat TNI itu mendatangi setiap rumah warga dan mengarahkan untuk memilih pasangan nomor urut satu. Mereka mendatangi warga tanpa mengenakan seragam TNI. "Mereka datang dari rumah ke rumah untuk mendata dan mengarahkan ke pasangan nomor urut satu," jelasnya.

Selain di Sumedang, ditambahkan Hasanuddin, indikasi yang sama juga ditemukan di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Bahkan di wilayah Jawa Timur ini, jelas anggota Babinsa memasang baliho dan spanduk pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta pada Kamis 5 Juli lalu. "Tapi baliho tersebut sekarang sudah diturunkan oleh masyarakat secara ramai-ramai," katanya.

Ditegaskan Hasanuddin, informasi tersebut merupakan informasi yang valid. "Saya dapatkan tadi malam dari orang yang bisa dipercaya, kami bersama tim hukum tentu akan tindak lanjutí adanya temuan ini," jelasnya lagi.

Pengerahan Babinsa tersebut, dinilai Hasanuddin sebagai tindakan yang sporadis, sehingga harus segera ditindaklanjuti. Bahkan mantan sekretaris militer yang memiliki pangkat terakhir mayor jenderal ini mengindikasi jika memang ini terjadi secara massal bukan tidak mungkin atas instruksi atasan atau inisiatif sendiri atas perintah orang yang membayar. "Ini dilakukan secara sporadis. Memang kalau tidak dari inisiatif sendiri mereka dibayar, ya kalau tidak atas instruktsi atasan," katanya.

Menyikapi temuan tersebut, Hasanuddin kembali meminta dan berharap TNI mampu menjaga netralitasnya. Sesuai dengan instruksi langsung dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko bahwa semua anggota TNI harus netral. "Seharusnya TNI tidak mengarahkan kepada salah satu pasangan calon, tapi harus bisa menjaga kondusifitas," jelasnya.

Dia meminta atasan untuk segera bertanggung jawab adanya dugaan temuan kecurangan ini. "Kalau perintah atasan tentu atasan yang tanggung jawab, kalau pribadi dia tanggung jawab, kalau dibayar dua duanya harus bertanggung jawab," imbuhnya.

Kepala Penerangan Kodam III SiliwangiKolonel Infanteri M Affandi saat dikonfirmasi wartawan membantah tudingan kubu Jokowi-JK tersebut, terkait adanya pengerahan Babinsa di Kabupaten Sumedang yang memihak salah satu calon. "Tidak ada. Prajurit kita netral," kata Affandi melalui pesan singkat kepada wartawan
http://jabar.tribunnews.com/2014/06/...al-di-sumedang

Kodam III/Siliwangi Bantah Babinsa Datangi Rumah Warga di Sumedang
Minggu, 8 Juni 2014 | 20:32 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Kodam III/Siliwangi membantah pernyataan yang dilontarkan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Bapilu PDI-P, Tubagus Hasanudin, terkait tudingan adanya indikasi Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI yang mengarahkan warga untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu di Desa Cimanintin, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 4 Juni lalu.

"Apa yang disampaikan dipemberitaan oleh salah satu petinggi PDI-P (Tubagus Hasanudin) itu tidak benar. Kita TNI tetap netral," kata Kepala Penerangan Kodam III/Siliwangi, Kolonel Inf. M Affandi, Minggu (8/6/2014).

Menurutnya pula, para intel sudah diterjunkan untuk mengecek kebenaran tudingan tersebut.

"Hasil pengecekan di lapangan dan hasil informasi yang didapat tentang oknum Babinsa yang melaksanakan kegiatan yang mungkin dianggap tidak netral, tidak ada. TNI sudah sesuai dengan petunjuk pimpinan, bahwa kita netral. Itu sudah garis komando bahwa kita harus netral," ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, Panglima Kodam III/Siliwangi, Mayjen Dedi Kusnadi Thamim, ikut memantau langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran tersebut.

Dari hasil pengecekan dan pendalaman, Affandi menjelaskan bahwa Koramil setempat menginstruksikan anggotanya untuk melakukan dinas dalam di Desa Cimannintin, Jatinunggal, Sumedang, 4 Juni lalu.

"Yang namanya prajurit mendapatkan tugas dinas dalam pasti dia akan melakukan, tidak akan mungkin meninggalkan tugas," tegasnya.

Kemudian, keesokan harinya, anggota Koramil melakukan kegiatan karya bakti di Dusun Galembong, Desa Cilengkrang, Sumedang, Jawa Barat. Ada sekitar 8 orang yang memasang tiang listrik. Jadi, menurutnya, tak mungkin ada yang mendatangi rumah-rumah warga untuk mendata pilihan pasangan calon.

Affandi menambahkan, pihaknya memastikan bahwa prajurit Kodam III/Siliwangi netral. Penekanan untuk bersikap netral sudah disosialisasikan dalam berbagai kegiatan kepada seluruh jajaran Kodam III/Siliwangi di Jabar dan Banten.

"Saya tegaskan, dimana Panglima sudah melakukan penekanan baik itu melalui SOP, baik melalui jam komandan, melakukan pengarahan kepada perkumpulan prajurit di Jabar dan Banten yang menekankan bahwa prajurit di wilayah Kodam Siliwangi itu netral dan ini sudah terbukti pada pileg kemarin, tidak ada prajurit di kodam III yang melanggar itu. Nah sekarang, berkaitan dengan berita itu, adalah tidak benar bahwa ada prajurit melakukan tindakan itu," tegasnya.

Laporkan

Selain itu, Affandi juga mengimbau agar masyarakat di Jawa Barat dan Banten segera melapor ke Koramil dan Kodim setempat jika menemukan ada anggota Babinsa yang mendatangi rumah ke rumah dengan maksud mengarahkan memilih pasangan capres dan cawapres tertentu.

"Apabila ada masyarakat yang menemukan anggota Babinsa yang seperti itu, segera langsung laporkan, bisa ke Koramil, bisa ke Kodim. Atau langsung lapor, hubungi ke Danramil dan Dandim setempat," ujar Affandi.

Selain itu, pihaknya juga menerima laporan langsung dari masyarakat melalui nomor teleponnya atau alamat email resmi. Affandi meminta masyarakat untuk tidak takut melapor.

"Pas begitu menemukan, langsung telepon, jangan ditunda-tunda, biar langsung kami tangani," tegasnya.

"Jangan takut untuk melaporkan, langsung saja lapor, biar kami langsung tindaklanjuti pada saat itu juga. Jadi enggak nunggu besok, besok dan besok lagi, kalau ada langsung akan kita tangkap," tegasnya.

Temuan PDI-P

Sebelumnya, di Sasana Budaya Ganesha pada saat acara dukungan relawan dukung Jokowi-JK, TB Hasanudin menyatakan bahwa pihaknya menemukan Babinsa yang mendatangi rumah dan mendata warga di Desa Cimannintin, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, untuk diarahkan memilih pasangan calon Prabowo-Hatta.

"Mereka anggota TNI tanpa berseragam datang ke rumah-rumah untuk mendata dan mengarahkan ke pasangan nomor urut satu," katanya.

Namun, lanjut TB Hasanuddin, temuan ini masih ditelaah untuk dilaporkan ke Bawaslu. Dia menilai pengerahan Babinsa sebagai bentuk tindakan yang sporadis. TB Hasanuddin pun mendorong TNI untuk bersikap netral.
http://indonesiasatu.kompas.com/read...campaign=Kknwp

Tim Jokowi-JK Klaim Kantongi Bukti Soal Babinsa
MINGGU, 08 JUNI 2014 | 06:39 WIB


Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin bersama anggota Komisi I DPR Nurul Arifin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO , Bandung - Anggota tim kuasa hukum tim kampanye nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla, Tubagus Hasanuddin, mengklaim sudah mengantongi bukti keterlibatan babinsa di sejumlah daerah untuk mengarahkan pemilih.

"Saya juga cek ke lapangan. Salah satunya, temannya babinsa," katanya di Bandung, Sabtu, 7 Juni 2014. (Baca: Tim Jokowi-JK Minta Babinsa Dibekukan Sementara)

Dia mengklaim mendapat laporan lapangan dari sejumlah daerah soal kasus keterlibatan babinsa yang diduga sengaja mengarahkan pemilih. Hasanuddin mengatakan laporan itu berasal dari tiga daerah. Pertama, dari Waru, Sidoarjo, Jawa Timur.

"Ada seorang babinsa yang memasang baliho capres tertentu, dan sudah diturunkan beramai-ramai oleh masyarakat," katanya.

Laporan lainya berasal dari Gunungkidul, Yogyakarta, dan Cimanintin di Sumedang, Jawa Barat. "Babinsa berkeliling supaya (masyarakat) mencoblos salah satu pasangan," ujar Hasanuddin.

Hasanuddin meminta pihak TNI agar mengecek informasi itu dan mengklarifikasinya. "Bisa karena beberapa kemungkinan. Pertama, ada perintah. Kedua, inisiatif sendiri. Atau, dia dibayar," tuturnya. "Tapi saya tidak mau berandai-andai."

Dia mengklaim laporan itu sudah disampaikan kepada tim advokasi dan secepatnya akan dilaporkan ke Bawaslu. "Segera dilaporkan," kata Hasanuddin.

Hasanuddin, yang juga menduduki posisi Wakil Ketua Komisi I DPR, mengatakan sempat mempertanyakan netralitas TNI dalam rapat tertutup dengan Panglima TNI. "Di situ Panglima TNI menyatakan tetap tegas, agak netralitas itu, dan akan memecat siapa yang berpihak dalam pilpres ini," ujarnya.
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...i-Soal-Babinsa

--------------------

Ada Panwaslu, itu TB Hasanuddin dan Tim Jokowi, silahkan saja lapor kesana dan dibuktikan oleh Panwaslu. Gitu aja kok repot!