Bagaimana kampanye terbuka yang ramai sampai memacetkan jalanan dan mengotori kota dengan sampah, ternyata tidak sepenuhnya dihadiri mereka yang menjadi pendukung partai tersebut.

Secara terbuka banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa mereka ikut kampanye karena ada imbalan uangnya. Dengan mendapatkan kaos dan disediakan bus jemputan, maka keikutsertaan dalam kampanye terbuka sekaligus juga ajang untuk pergi jalan-jalan.

Sudah lama memang hal seperti ini disinyalir. Kampanye terbuka yang dipadati begitu banyak kader bukanlah kader sebenarnya dari partai tersebut. Pada hari yang berbeda, mereka bisa hadir juga untuk mendukung kampanye partai yang lain.

Kalau kita lihat wajah-wajah mereka yang hadir dalam kampanye partai politik, banyak yang tidak paham apa sebenarnya sedang diperjuangkan partai yang mereka dukung itu. Mereka hanya sekadar ikut-ikutan saja, namun hati dan pikiran mereka sama sekali tidak terkait dengan kampanye yang sedang mereka ikuti.

Ketika kampanye usai pun, banyak ibu-ibu dan anak-anak yang duduk kelelahan di pinggir jalan. Mereka hanya menunggu bus jemputan untuk datang lagi dan membawa mereka pulang ke rumah masing-masing.

Bagi mereka kampanye terbuka merupakan berkah. Daripada duduk di rumah tidak ada pekerjaan, maka ikut kampanye justru membawa berkah. Mereka bisa mengantungi Rp50 ribu atau Rp75 ribu untuk seharian ikut kampanye partai. Kalau bisa membawa satu atau dua anak mereka, maka pendapatan mereka bisa lebih besar lagi.

Anehnya pimpinan partai politik tidak peduli bahwa mereka sedang menghambur-hamburkan uang. Mereka malah mengikuti jejak dari partai politik yang lain untuk membayari orang yang sama guna mendukung kampanye terbuka yang mereka lakukan.

Bahkan yang lebih menyedihkan, ada anggapan, semakin bisa memacetkan jalan dan mengotori kota dianggap kampanye terbuka mereka itu berhasil. Akibatnya, kita melihat jor-joran untuk mengerahkan massa yang jelas-jelas merupakan massa yang mengambang.

Itulah gambaran demokrasi yang sudah 16 tahun kita bangun. Kecenderungan ini bahkan sudah berjalan lebih lama lagi, karena di masa Orde Baru, gaya kampanye seperti inilah yang juga selalu terjadi.

Padahal pada Hari-H, tetap saja warga bingung untuk memilih siapa. Bagi kebanyakan mereka pemilihan umum adalah sesuatu yang abstrak dan tidak tahu apa pula manfaatnya bagi perbaikan kehidupan mereka selanjutnya.

Komisi Pemilihan Umum mengakui bahwa baru sekitar 70 persen saja warga yang tahu akan pemilu. Selebihnya mereka tidak tahu dan lebih mengkhawatirkan lagi tidak peduli. Mereka tidak pernah merasakan manfaat dari pemilu bagi kehidupan sehari-hari mereka.

Kita tidak tahu, apakah 70 persen warga yang paham akan pemilu kemudian akan menggunakan hak suaranya? Tantangan terbesar yang dihadapi KPU adalah menggugah kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak suara mereka.

Sejauh yang kita tahu, KPU berharap setidaknya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu tanggal 9 April nanti bisa mencapai 75 persen. Artinya masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya hanya 25 persen saja.

Kalau saja itu bisa tercapai, sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Di tengah tingginya apatisme masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, menjadi pertaruhan besar untuk bisa mengajak masyarakat mau datang ke tempat pemungutan suara.

Di sini sebenarnya ada tanggung jawab dari partai politik. Mereka seharusnya turut membantu KPU untuk bisa mengajak masyarakat datang ke tempat pemungutan suara. Caranya adalah dengan melakukan kampanye terbuka yang lebih menggugah.

Kita iri melihat bagaimana Barack Obama bisa mengumpulkan ratusan ribu kader Partai Demokrat untuk menghadiri kampanye terbukanya. Itu pasti bukan karena adanya uang Rp50 ribu untuk hadir, tetapi karena orang ingin mendengar kampanye yang lebih berbobot.

Kapan kira-kira kita mampu menyelenggarakan kampanye yang berbobot seperti itu? Jawabannya kita kembalikan kepada partai politik dan pimpinan partai politik. Sampai kapan mereka harus terus asyik dengan kampanye palsu seperti yang dilakukan sekarang ini.