Soal PDIP Tarik Dukungan Pada Rano Karno, Pengamat: Itu Strategi Elektoral Saja
Mulya Nurbilkis - detikNews

Jakarta - Ketua DPD PDIP Banten Ribka Tjiptaning mengatakan PDIP Banten telah menarik dukungannya terhadap Rano Karno karena dianggap sudah tidak pro rakyat dan hanya berada di ketiak Atut sejak 6 bulan lalu. Pernyataan ini mengundang tanya karena baru diumumkan saat Ratu Atut Choisiyah akan mendatangi KPK terkait kasus suap Akil Mochtar di KPK.

"Penarikan dukungan ini tidak lebih dari langkah strategi elektoral PDIP saja. Mereka memanfaatkan krisis kepemimpinan masyarakat Banten karena Ratu Atut diperiksa KPK," kata pengamat politik UGM, Ari Dwipayana saat berbincang, Kamis (10/10/2013) malam.

Menurut Ari, PDIP tidak ingin dicap ikut dalam permasalahan yang membelit Atut yang pada akhirnya mengikutkan Rano Karno didalamnya sebagai wakil. Ia menilai jika PDIP, yang sedang membangun citra dan mengambil hati masyarakat dengan pro rakyatnya, berusaha memisahkan figur seorang Rano Karno dan PDIP.

"Sekarang Atut mendapatkan masalah, patut diduga PDIP ingin membangun persepsi jika posisi figur Rano Karno dan PDIP sudah berbeda. Ia tidak ingin ikut dikaitkan jika nantinya Rano Karno terseret masalah Ratu Atut," lanjutnya.

Pandangan masyarakat jika Atut-Rano adalah sebuah paket Gubernur dan Wakil Gubernur. Apalagi Rano Karno saat menjabat sebagai Wakil Gubernur tidak diberi panggung untuk tampil oleh Atut.

"Rano juga seperti memposisikan diri sebagai ban serepnya Atut. Ketika Atut ada masalah seperti sekarang, bukan tidak mungkin Rano akan ikut terseret. dan itu akan menyulitkan posisi PDIP," lanjutnya.

Kabar pencabutan dukungan ini memang baru dilontarkan Ketua PDIP Banten, Ribka Tjiptaning. Ia mengatakan jika PDIP sudah mencabut dukungannya pada Rano Karno sejak 6 bulan yang lalu. Namun, kabar ini dibantah oleh Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo yang mengatakan sampai saat ini tidak ada penarikan dukungan terhadap Rano.

"Kalau ada pencabutan dukungan, ya harus dari DPP yang ditandatangani Ibu Ketua Umum. Tentunya dasar pencabutan dukungan harus jelas," ujar Tjahjo Kumolo, Kamis (10/10).