Ane gak pernah bikin thread, cuman sekarang pengen keluarin uneg2 aja, udah cukup sabar selama ini melihat kondisi negara kita...
Biar agan2 sendiri yang menilai deh udah bijak belum sih para pemimpin negara ini?

Mendekati Pemilu 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mewanti-wanti para menteri yang berasal dari parpol agar tetap fokus terhadap tugas dan tidak ternina bobokan oleh urusan partai. Namun, kini SBY yang justru sibuk dengan partainya sendiri.

"Dulu SBY meminta menteri agar fokus pada tugas pemerintahan, tetapi justru SBY yang tidak komitmen dan menceburkan diri ke partai," kata pengamat politik dari UGM, Hanta Yudha, saat berbincang dengan merdeka.com, Sabtu (9/2) malam.

Hanta menilai, langkah SBY mengambil komando kepemimpinan partai adalah sebuah contoh buruk terhadap menteri-menteri di jajaran kabinetnya. SBY dinilai tidak konsisten atas apa yang pernah diucapkannya.

"SBY memberi contoh tidak baik kepada menteri-menteri. Soliditas kabinet juga akan menurun karena ternyata SBY terjerumus di situ, dengan multi-rangkap jabatan," jelasnya.

SBY dalam pidatonya di Cikeas menyatakan mengambil alih kepemimpinan partai selama dalam proses penyelamatan dan penataan organisasi.

"Elemen-elemen utama partai, utamanya fraksi DPR beserta dewan pimpinan daerah dan dewan pimpinan cabang berada dalam kendali dan bertanggung jawab kepada Majelis Tinggi sesuai hierarki partai," ujar SBY saat menggelar jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jumat (8/2).

Menurut SBY, Majelis Tinggi akan melakukan penataan organisasi partai untuk meningkatkan kredibilitas partai. Semua kader partai bintang mercy itu pun wajib mematuhi putusan Majelis Tinggi yang digawangi langsung oleh SBY.

"Keputusan Majelis Tinggi partai mutlak dijalankan, dan yang tidak menjalankan akan diberikan sanksi tegas. Termasuk yang tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas Partai Demokrat sekarang ini dan atau yang tidak suka dengan kebijakan penyelamatan partai yang dipimpin ketua Majelis Tinggi partai kita silakan meninggalkan partai dan kita ucapkan terima kasih dan akan kita isi jabatan yang ditinggalkan dengan pejabat partai yang baru," tegas SBY.

sumber

JAKARTA, KOMPAS.com — Kritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri dinilai tidak bijaksana. Pasalnya, kritik itu berbanding terbalik dengan praktik yang dilakukan Presiden. Beberapa waktu lalu Ibu Negara Ani Yudhoyono berobat ke Amerika Serikat.

"SBY jadi makin tidak berwibawa karena imbauan itu. Harusnya sebagai seorang pemimpin perlu untuk dipraktikan terlebih dahulu (imbauannya) sebelum mengimbau masyarakat. Harusnya SBY buat imbauan pada diri sendiri dulu," kata pengamat politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, di Jakarta, Kamis (2/8/2012).

Ia dimintai pendapat mengenai kritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku tidak gembira jika rakyat Indonesia, utamanya golongan masyarakat mampu, berobat ke luar negeri. Presiden mengatakan, pemerintah selalu berupaya meningkatkan kualitas dan modernitas rumah sakit di Indonesia. Dokter Indonesia pun tak kalah dengan negara lainnya.

"Dengan meningkatnya kualitas dan modernitas, kita harapkan bangsa Indonesia bisa berobat di negeri sendiri," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu.

Andrinof berpendapat, selayaknya Presiden tidak perlu berkomentar soal banyaknya warga Indonesia yang berobat ke luar negeri. Sebagai Kepala Negara, ia mestinya menginstruksikan perbaikan fasilitas kesehatan di dalam negeri.

"Kalau masyarakat pergi ke luar negeri untuk berobat kan memang karena fasilitas kesehatan di sini ketinggalan. Sebelum bicara soal mengimbau itu kan sebaiknya SBY terlebih dahulu menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk memperbaiki kualitas kesehatan. Jadi jangan langsung mengimbau rakyat kalau pemerintah sendiri tidak peduli dengan rakyat," tambahnya.

Pemerintah, lanjut Andrinof, juga seyogianya memastikan standardisasi fasilitas rumah sakit di Indonesia. Masyarakat memiliki perhitungan rasionalnya dalam hal jaminan kesehatan. Masyarakat akan memilih layanan kesehatan yang memberikan peluang kesembuhan lebih besar meski harus membayar mahal.

sumber