JAYAPURA - Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) mengajak pemerintah pusat duduk bersama menyelesaikan kekerasan di Bumi Cendrawasih. Mereka juga meminta agar anggota OPM yang kini ditahan dibebaskan.
![TPN/OPM Ajak Pemerintah RI Berunding]()
“Untuk menyelesaikan Papua dengan aman dan bermartabat maka kami minta dengan hormat kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah Papua ini melalui perundingan, sehingga tidak lagi terjadi tindakan fisik di mana-mana,” ujar Kepala Staf TPN-OPM, Marinus Oyaitouw dalam konferensi pers di Jayapura, Papua, kemarin.
Marius menuturkan, alasan pihaknya mengusulkan perundingan lantaran kondisi keamanan di Papua kian memprihatinkan. Sejumlah peristiwa pelanggaran hukum terjadi, baik yang dilakukan oleh TNI/Polri dan orang tidak dikenal (OTK) yang belakangan disampaikan oleh Polda Papua. (Baca juga penembakan oleh OTK di Papua)
Menurutnya, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan pemerintah, yakni penangkapan anggota TPN/OPM di Kabupaten Sarmi belum lama ini. “Ini sebenarnya tidak boleh terjadi, karena kami sudah tidak lagi bermasalah akan tetapi tinggal menunggu keputusan dilakukannya perundingan. Sehingga setelah dilakukan perundingan maka masalah Papua sudah selesai,” ungkapnya.
Marinus menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) diminta agar menghargai hak-hak milik orang Papua secara rumpun Melanesia. “Memberikan hak temporer bagi rakyat Papua dan kepada kami TPN/OPM. Ini hak kami meminta melakukan perundingan agar Papua aman dari sekarang sampai yang akan datang serta tidak ada lagi penyiksaan di negeri ini,” tukasnya.
Sementara itu, juru bicara TPN/OPM, Jonah Wenda, meminta agar anggotanya yang ditangkap di Kabupaten Sarmi oleh TNI-Polri segera dibebaskan. Menurutnya, persoalan di Papua sudah tidak ada sehingga tidak perlu dilakukan penangkapan. Apalagi, baginya penangkapan dan mengintimidasi bukan solusi persoalan di Timur Indonesia tersebut.
“Sesuai dengan keputusan dari Presiden SBY pada 11 September 2011, pada pukul 11.00 bahwa kedua belah pihak antara Jakarta dan Papua perlu mencari solusi-solusi damai dan tidak perlu lagi ada penangkapan,” ujarnya.
Dia berharap, pembebasan rekan-rekannya dilakukan tanpa syarat dan lebih mengedepankan komunikasi. "Supaya ini tidak berkepanjangan maka bebaskan anggota kami dan Jakarta-Papua harus dilakukan perundingan agar Papua ini aman dan damai,” tegasnya.
sumber:
ini sumbernya...
Udah berapa yg disekolahin diem-diem sampe minta perundingan?
“Untuk menyelesaikan Papua dengan aman dan bermartabat maka kami minta dengan hormat kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah Papua ini melalui perundingan, sehingga tidak lagi terjadi tindakan fisik di mana-mana,” ujar Kepala Staf TPN-OPM, Marinus Oyaitouw dalam konferensi pers di Jayapura, Papua, kemarin.
Marius menuturkan, alasan pihaknya mengusulkan perundingan lantaran kondisi keamanan di Papua kian memprihatinkan. Sejumlah peristiwa pelanggaran hukum terjadi, baik yang dilakukan oleh TNI/Polri dan orang tidak dikenal (OTK) yang belakangan disampaikan oleh Polda Papua. (Baca juga penembakan oleh OTK di Papua)
Menurutnya, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan pemerintah, yakni penangkapan anggota TPN/OPM di Kabupaten Sarmi belum lama ini. “Ini sebenarnya tidak boleh terjadi, karena kami sudah tidak lagi bermasalah akan tetapi tinggal menunggu keputusan dilakukannya perundingan. Sehingga setelah dilakukan perundingan maka masalah Papua sudah selesai,” ungkapnya.
Marinus menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) diminta agar menghargai hak-hak milik orang Papua secara rumpun Melanesia. “Memberikan hak temporer bagi rakyat Papua dan kepada kami TPN/OPM. Ini hak kami meminta melakukan perundingan agar Papua aman dari sekarang sampai yang akan datang serta tidak ada lagi penyiksaan di negeri ini,” tukasnya.
Sementara itu, juru bicara TPN/OPM, Jonah Wenda, meminta agar anggotanya yang ditangkap di Kabupaten Sarmi oleh TNI-Polri segera dibebaskan. Menurutnya, persoalan di Papua sudah tidak ada sehingga tidak perlu dilakukan penangkapan. Apalagi, baginya penangkapan dan mengintimidasi bukan solusi persoalan di Timur Indonesia tersebut.
“Sesuai dengan keputusan dari Presiden SBY pada 11 September 2011, pada pukul 11.00 bahwa kedua belah pihak antara Jakarta dan Papua perlu mencari solusi-solusi damai dan tidak perlu lagi ada penangkapan,” ujarnya.
Dia berharap, pembebasan rekan-rekannya dilakukan tanpa syarat dan lebih mengedepankan komunikasi. "Supaya ini tidak berkepanjangan maka bebaskan anggota kami dan Jakarta-Papua harus dilakukan perundingan agar Papua ini aman dan damai,” tegasnya.
sumber:
ini sumbernya...
Udah berapa yg disekolahin diem-diem sampe minta perundingan?
