Jakarta - - Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan sistem Elektronik Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar belum menemui titik terang. Pemprov DKI berencana menggelar tender untuk proyek ini.

"Kita tendernya, misalnya kalian ada beberapa perusahaan yang menyediakan alat itu, kita tenderkan pakai uang kalian dulu, terus nanti siapa yang ngasih rate paling menguntungkan," ujar Wagub DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) di Gedung Balai Kota, Senin (11/2/2013).

Ahok mengatakan, pihak swasta yang mengikuti proses tender akan menjelaskan bagaimana teknologi ERP dan waktu cicil yang diterapkan.

Sistem tersebut, menurut Ahok, berbeda dengan sistem bakum. "Kalau sistem bakum swasta pasang, setiap mobil lewat dapat komisi. Nah itu mah keenakan kamu. Kita nggak mau kaya gitu. Mau sampai berapa tahun," ucapnya.

Ahok menjelaskan, sistem ERP ini tidak hanya digunakan untuk penilangan. Namun dapat juga digunakan untuk perpanjangan STNK. Untuk pembayarannya langsung dipotong melalui rekening yang bersangkutan.

"Misalnya STNK, jadi tiap tahun orangnya nggak perlu datang lagi. Tilang juga gitu. Kalau ada pelanggaran nggak ada lagi oknum 'prit jigo', 'prit gocap', nggak ada sistem itu," ungkap Ahok.

Selain mempermudah proses, menurut Ahok, ERP juga dapat mendeteksi surat-surat yang palsu dan yang asli. Jika ketahuan surat tersebut palsu, izin mengemudi orang yang bersangkutan akan diblokir.

Meskipun sistem ERP belum banyak diterapkan di berbagai negara, menurut Ahok, pihaknya tidak perlu melakukan studi banding.

"Nggak usah studi banding. Nonton di youtube juga ada. Norwegia salah satu yang punya kemampuan itu," tutur Ahok.

(rmd/rmd)

[URL="http://news.detik..com/read/2013/02/11/221501/2167312/10/ahok-proyek-erp-akan-ditender"]sumber[/URL]

semoga aja berjalan baik2 gak ada lagi prit jigo prit gocap
mantap gak perlu studi banding dipikir2 bener juga di internet semua dah tersedia ngapain pake acara studi banding yang habis2in anggaran doang sampe ratusan juta.