JurnALjabar, Bandung

DPRD Jawa Barat menyimpulkan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bawah kendali Guberur Ahmad Heryawan tidak mengelola asset Pemprov Jawa Barat dengan baik. Begitu juga Tunjangan Perbaikan Penghasilan(TPP) yang diberikan kepada PNS yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas yang tinggi namun kenyataannnya disiplin dan kinerja PNS di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum maksimal sesuai dengan standar pelayanan prima.

Kesimpulan tersebut dikemukakan Ketua Pansus LKPJ Gubernur Awing Asmawi dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar Jumat malam 11 Mei 2012 di Jalan Diponegoro Bandung. Ketua Pansus Awing Asmawi dalam laporan akhir tersebut memaparkan di samping masalah asset Pemprov Jabar dan kinerja PNS banyak sekali permasalaham Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan yang masih perlu diperbaiki.

Masalah tersebut meliputi bidang Pemerintahan, Perekonomian, Keuangan, Pembangunan serta Kesejahteraan. Di bidang Pemerintahan misalnya masalah informasi tentang kebijakan, program dan kebijakan yang menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum tersosialisasikan secara merata di masyarakat.

Begitu juga Badan Pelayanan Terpadu (BPPT) Propinsi Jawa Barat dalam pelayanannya belum mampu sepenuhya mengintegrasikan Dinas Teknis dan masih sangat terbatasnya SDM yang kompoten.

Masalah di bidang Perekonomian antara lain capaian kinerja pada distribusi PDRB Provinsi Jawa Barat bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan serta perikanan menurun 0,63% disbanding tahun lalu. Begitu juga kemampuan masyarakat Jawa Barat berdasarkan data BPS yang memingkat 1.00 point dari 62,57 point menjadi 63,57 point belum berkorelasi positif dengan peningkatan daya beli masyarakat.

Kemudian di Bidang Keuangan, masih terdapat sekitar 30% wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban daftar ulang kendaraan bermotor. Di samping itu beberapa kantor cabang (KCP) Dispenda Provinsi banyak yang kondisinya sudah tidak memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi wajib pajak.

Di bidang Pembaguanan, permasalahan antara lain proses pembangunan waduk Jatigede permasalahan ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk belum tuntas. Permasalahan lainnnya, BPLHD Provinsi Jawa Barat belum optimal menangani kerusakan lingkungan karena minimya anggaran.

Sedangkan permasalahan di bidang Kesejahteraan atara lain, Wajib Belajar (Wajar 9 tahun) belum tercapai. Artinya secara garis besar rata-rata masyarakat Jawa Barat masih belum lulus SMP. Begitu pula kualitas Tenaga Kerja Jawa arat masih rendah. Hal ini terbukti 64% Tenaga Kerja masih berpendidikan SD.

Kritikan atau masukan dalam rapat Paripurna terkesan lebih santun. Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jabar 2011, Awing Asmawi sehari sebelum Paripurna sempat mengungkan kritik lebih tajam Menurut Awing dari hasil kajian, memang ada kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan target. 'Itu kita akan kita apresiasi. Sedangkan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan tentunya kita berikan catatan/ kritisi,' ujar nya. Menurut Awing yang juga Ketua F Demokrat itu.

Pansus menemukan adanya ketidak singkronan antara laporan yang disampaikan Gubernur dengan realita di lapangan. Seperti, masalah Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian. Namun dalam rapat Paripurna, laporan dikemas dalam bahasa yang santun dengan kata-kata:'Kiranya setiap OPD dapat menyajikan data yang valid dari sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan'.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan seusai rapat Paripurna kepada wartawan dapat menerima masukan dan kritikan anggota dewan. Ahmad Heryawan juga tidak membantah stafnya ada yang melakukan kesalahan administrasi.'Namanya manusia kan bisa saja salah' ujarnya. ***(Darwis Pulungan)

Sumber

Ini sih berita lama gan dan ane yakin Gubernur Aher sudah menyelesaikannya dengan baik...