Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) masih menjadi keresahan pelaku usaha tahun depan, mereka ancam tutup pabrik jika UMP tak ditangguhkan. Kenaikan UMP 2013 memang cukup signifikan, rata-rata mencapai 40-70% di kota-kota besar Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi saat berdiskusi dengan media di kantor Apindo Jakarta, Jumat (21/12/2012).

"Sebanyak 1.312 ancam tutup jika penangguhan tidak mendapatkan respons dari pemerintah," ungkap Sofjan.

Dari sebanyak 1.312 perusahaan yang mengancam akan tutup, wilayah Jawa Barat adalah provinsi yang paling banyak mencakup 384 perusahaan. Sedangkan DKI Jakarta menyusul di tempat kedua sebanyak 378 perusahaan. Estimasi dampak dari penutupan perusahaan ini adalah banyaknya pekerja yang di PHK mencapai 976.328 pekerja.

"Sudah tidak mungkin kita berkompetisi dan akan menimbulkan PHK besar-besaran. Perusahaan meminta penundaan dan dalam waktu 10 hari menjelang tahun baru ada sekitar 1.312 perusahaan mulai dari industri sepatu, garmen dan tekstil dengan pekerja sebanyak 975.328," tuturnya.

Bahkan Sofjan mengakui perusahaan miliknya juga akan melakukan hal yang sama yaitu memutuskan hubungan kerja (PHK). Ia menyebut sebanyak 400-500 pekerja akan di PHK karena tidak kuat membayar UMP yang terlalu mahal.

"400-500 orang pekerja dari group little saya sendiri akan kena PHK karena tidak kuat UMP terlalu tinggi. Tenaga kerja outsourcing kita sudah keluarkan terlebih dahulu," katanya.

Jakarta - Kalangan pengusaha masih menyayangkan kebijakan Presiden SBY yang mulai meninggalkan rezim upah murah di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah masih belum memberikan dorongan terhadap dunia usaha seperti perbaikan infrastruktur.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengkritik upah buruh yang saat ini mulai tinggi. Upah buruh yang tak lagi murah, membenani pengusaha. Sofjan sangat menyayangkan ucapan Presiden SBY yang menyebutkan era upah buruh murah di Indonesia sudah berakhir.

"Jadi ini pesan yang salah dari bapak presiden (SBY)," tutur Sofjan pada acara KEN di Menara Bank Mega Jakarta, Senin (10/12/2012).

Selain menyoroti persoalan buruh, Sofjan saat memberikan pandangannya menilai permasalahan politik dan kepastian hukum di Indonesia yang menjadi perhatian serius kalangan pengusaha di 2013.

Sofjan juga berharap, kondisi infrastruktur juga harus menjadi perhatian serius pemerintah di 2013 sehingga ekonomi biaya tinggi bisa diminimalkan.

"Infrastrtuktur, UU tanah juga sudah disahkan belum bisa menyelesaikan, ini bukan kita pesimistis, juga konsumsi dalam negeri (tinggi), yang memanfaatkan barang impor," sebutnya.

Terkait proyeksi KEN tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2013 yang tumbuh di kisaran 6,1% hingga 6,6%, Sofjan mengaku pesimistis kengan proyeksi yang dirilis oleh KEN.
"Saya ragu itu bisa tercapai," pungkasnya.

Sebelumnya Presiden SBY menyatakan dirinya mendukung kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang terjadi di beberapa daerah, termasuk Jakarta yang naik menjadi Rp 2,2 juta per bulan. Era buruh murah telah usai.

Hal ini disampaikan oleh SBY saat memberikan pengarahan di hadapan para Gubernur, Pangdam, Kapolda, Bupati, Walikota, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, termasuk para anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), di Jakarta, Jumat (30/11/2012).

"Saya ingin sampaikan sekali. Posisi pemerintah jelas, upah dan kesejahteraan buruh harus semakin meningkat dan benar-benar makin layak. Itu kewajban moral. Era buruh murah dan tidak mendapatkan keadilan sudah usai. Kita berangkat dari situ," tegas SBY.

Jakarta - Pasca diputuskannya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dan daerah sekitarnya hingga 44%-70%, pengusaha minimal harus menggaji karyawannya Rp 2 juta per bulan. Bagi pengusaha, upah tersebut hampir setara pekerja gaji lulusan Sarjana Starta I.

Lantas bagaimana pekerja SMA ke bawah? Diberhentikan alias dipecat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Pudjianto. Kenaikan upah mulai dari terkecil Rp 2,02 per bulan sampai tertinggi di Tanggerang Rp 2,7 juta per bulan akan punya efek berantai.

"Pertama kita pasti akan kurangi pegawai," katanya diketika ditemui di Jakarta, Rabu (19/12/2012).

Kenapa pengusaha ritel akan melakukan PHK, kata Pudjianto, karena upah tinggi dan efisiensi. Ia memberi contoh, jika dalam satu minimarket, misalnya Alfamart, membutuhkan 8-9 orang pekerja.

"Ini pasti akan dikurangi, bisa cuma 5-6 saja, seperti gudang akan terjadi otomatisasi, semuanya diberdayakan walau hanya 5-6 orang saja dari sebelumnya 8-9 orang pekerja," ucap Pudjianto.

Ditegaskan Pudjianto, selain itu pegawai yang diikurangi nanti pasti adalah pekerja-pekerja yang lulusan pendidikannya hanya SMA ke bawah.

"Kita akan mengurangi pegawai, dan yang kita kurangi ya pekerja yang lulusan SMA ke bawah, kita akan cari pegawai yang lulusan S1 untuk bekerja di minimarket, kenapa? Ya karena gaji yang SMA dengan yang S1 hampir sama, beda tipis saja, kita ya pasti lebih milih yang S1 dong, ya SMA-SMP-SD kami ya tidak tahu mau dikemanain, itu urusannya pemerintah sapa suruh seenaknya tetapkan upah tinggi sekali," tandasnya.

Jakarta - Para pengusaha ritel saat ini dipusingkan dengan naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP). Tidak hanya di Jakarta yang naik 44%, UMP beberapa daerah juga naik cukup luar biasa seperti di Bogor yang tahun depan naik hingga 70%.

"Gila enggak tuh upah di Bogor naik 70%, bayangkan orang dapat kenaikan gaji 70% bisa semaput dia (pengusaha). Tinggi sekali," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Pudjianto di Jakarta, Rabu (19/12/2012).

Dikatakan Pudjianto, kenaikan upah Kota Bogor yang naik hingga 70% ini dikarenakan ingin mengejar upah DKI Jakarta yang akan naik pula pada mulai Januari 2013 sebesar 44%.

"Jadi saat ini upah di Bogor hampir sama dengan Jakarta yakni Rp 2,02 juta per bulan, waduh kita jujur enggak kuat," katanya.

Alasan tidak kuat para pengusaha khususnya pengusaha ritel ini kata Pujianto karena kenaikan upah yang tinggi ini pasti akan diikuti kenaikan harga produk, harga sewa properti dan lainnya.

"Untuk gaji saja cost-nya sudah 30-40% tergantung jenis ritelnya, sewa properti (mal/ruko) cost-nya 15%, listrik 15% ditambah lagi TDL pasti naik 15% lagi tahun depan, belum yang lain-lainnya, kalau sudah seperti ini maka bisnis waralaba tidak akan menarik lagi, tidak akan tumbuh signifikan, karena enggak ada untungnya," tegas Pudjianto.

Asal tahu saja, kata dia, yang menikmati kenaikan upah ini hanya mereka-mereka yang bekerja di sektor formal saja dan yang informal akan terus tertekan beban hidupnya karena kenaikan harga barang dan kebutuhan lainnya.

"Yang nikmati hanya mereka yang bekerja disektor formal yakni hanya 8,9%, kecil sekali, yang informal makin tertekan, apalagi yang nganggur tambah berat lagi karena harga barang kebutuhan naik tinggi semua, itu pasti," tandas Pudjianto.