Status hukum Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng kini mulai terancam. Menurut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, Andi merupakan otak perkara dugaan korupsi proyek Hambalang.

Karena itu, menurut Nazaruddin, Andi tidak lagi pantas berstatus sebagai saksi. "Seharusnya bukan lagi diperiksa, tapi sudah dijadikan tersangka,” kata Nazaruddin di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 16 Oktober 2012.

Bersama Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Angelina Sondakh, Nazaruddin membahas upaya pemulusan anggaran proyek Hambalang senilai Rp 2,5 triliun. Pembahasan digelar di Kementrian Pemuda dan Olahraga.

Di sana, Nazaruddin berkenalan dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram, Angelina Sondakh, serta Ketua Komisi Olahraga DPR Mahyudin. “Andi yang mengenalkan saya dengan mereka,” ujar dia.

Selain Andi, jari Nazruddin juga menunjuk ke Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Menurut dia, Anas sama bersalahnya dengan Menteri Andi. Sama-sama otak proyek Hambalang.

Kata Nazaruddin, Anas telah menerima aliran dana haram Hambalang berupa mobil Harrier. Kendaraan bergengsi itu merupakan hadiah dari PT Adhi Karya, pemenang tender proyek Hambalang. "Soal mobil Harrier itu sudah jelas uangnya dari Adhi Karya," katanya. (Baca selengkapnya di: Nazar: Anas dan Andi Seharusnya Sudah Tersangka)

Permintaan agar Andi bertanggung jawab di kasus Hambalang tak cuma muncul dari Nazaruddin saja. Anggota Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat, Zulfadhli, juga mengemukakannya.

Sebab sudah seharusnya seorang menteri mengawasi proyek negara bernilai Rp 1,25 triliun. "Tak ada alasan seorang menteri tak tahu proyek-proyek yang nilainya triliunan ini,” kata Zulfdhli di Gedung DPR.

Menurut dia, Andi tak bisa melemparkan tanggung jawab ke mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram dan pejabat pembuat komitmen proyek Hambalang, Deddy Kusnidar. Alasannya, sejumlah kesaksian sudah menyatakan Andi dan Anas ikut membahas kelancaran proyek Hambalang.

“Kini kami tengah menanti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan agar tahu berapa kerugian negara atas proyek Hambalang ini." (Selengkapnya di: Proyek Hambalang, Andi Diminta Tanggung Jawab).

Sementara itu, BPK menyatakan telah menyelesaikan audit investigasi proyek pusat olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Bahkan hasilnya telah dikirim ke Pemerintah, DPR, dan KPK. Namun anggota bidang Sumber Daya Alam Infrasturktur dan Lingkungan Hidup BPK RI, Ali Masykur Musa, menolak menjelaskan temuan itu. "Saya tidak bisa sebutkan angka kerugian negaranya,” kata dia. (Baca di: BPK Serahkan Audit Investigasi Kasus Hambalang).

Mendapat serangan dari berbagai arah, Menteri Andi pasrah. Ia enggan banyak komentar. “Pokoknya kami serahkan pada hukum, biar jelas persoalannya," ucap Andi datar.

Menurut Menteri Andi, Kementerian tidak pernah mengikuti perkembangan kasus pusat olahraga itu. Ia serahkan semuanya ke KPK. Bila penyidik memerlukan keterangan, Andi memastikan akan bekerja sama. "Kami, saya dan seluruh jajaran Kemenpora siap untuk bekerja sama penuh," ujarnya.

Sebelumnya, Wafid Muharram mengatakan penetapan anggaran Hambalang dalam proyek tahun jamak sudah disepakati dalam rapat di Komisi Olahraga. Tapi anggota komisi membantahnya. Anggota Komisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dedi Gumilar, menyatakan sejak periode 2009-2014 tak pernah membahas penetapan proyek Hambalang sebagai proyek tahun Jamak. "Kami hanya memberikan anggaran sebagai proyek single years," kata Dedi.

Anggaran yang disetujui Komisi, Dedi melanjutkan, dikucurkan dalam tiga tahap: Rp 125 miliar, Rp 250 miliar, dan Rp 400 miliar. Penambahan setiap tahun itu ada karena Kementerian menyatakan anggaran belum cukup.





kancut'e