- Beranda
- Berita dan Politik
Megawati sindir SBY masalah KPK dan POLRI
...
TS
lmfalbi
Megawati sindir SBY masalah KPK dan POLRI
Jakarta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyangkut penyelesaian konflik KPK-Polri. Megawati menyampaikan di depan peserta Rakernas II PDIP di Surabaya.
"Konflik yang sangat memprihatinkan antara KPK-Polri yang terjadi akhir-akhir ini, adalah gambaran konkret terjadinya krisis dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara," kata Megawati dalam pidato politik pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan di Imperial Ballroom, Surabaya, Jumat (12/10/2012).
Menurut Mega, konflik yang ada semakin menggambarkan tidak berfungsinya secara maksimal kepemimpinan nasional dan rendahnya kapasitas untuk memimpin. Alih-alih terwujudnya prinsip check and balances, menurut Megawati, yang terlihat justru kecenderungan saling melemahkan antar lembaga-lembaga negara.
"Hal ini semakin diperburuk oleh fakta, gaya kepemimpinan nasional saat sekarang yang cenderung abai pada berbagai kekisruhan yang ada demi menjaga citra diri," kritik Megawati.
"Inilah dua tantangan besar bangsa yang perlu mendapatkan pembenahan sangat segera secara nyata melalui rekonsolidasi kelembagaan Negara dan pentingnya ketegasan terus-menerus dari seorang pemimpin," lanjut Megawati.
Mega lantas merespons rencana DPR merevisi UU KPK. Menurut Mega, masih ada UU di bidang hukum yang harus segera direvisi.
"Penuntasan perubahan KUHP, yang notabene merupakan warisan kolonial Belanda seharusnya perlu diprioritaskan untuk disinkronkan dengan hal-hal yang terdapat dalam UUD 1945. Apakah hal tersebut masih diperlukan ataukah seharusnya ditiadakan," kata Mega.
"Sebab bangsa yang berdaulat secara politik adalah bangsa yang ke dalam, mampu menegakkan aturan hukum nasionalnya. Demikian pula dengan serangkaian UU lainnya yang secara substantif bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945," tandasnya.
Presiden SBY sebenarnya telah memberikan pidato resmi menyangkut konflik KPK-Polri pada Senin (8/10) lalu. Pesan SBY agar kasus Korlantas Polri diserahkan KPK, juga menyangkut rencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah menyangkut perpanjangan masa kerja penyidik KPK menuai pujian banyak pihak. SBY juga secara khusus menilai pengusutan kasus Kompol Novel Baswedan yang kini menjadi penyidik KPK tidak tepat dilakukan saat ini.
Sumber ; [url=http://www.detik..com]www.detik..com[/url]
Nah ...ada" bahan" buat 2014
"Konflik yang sangat memprihatinkan antara KPK-Polri yang terjadi akhir-akhir ini, adalah gambaran konkret terjadinya krisis dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara," kata Megawati dalam pidato politik pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan di Imperial Ballroom, Surabaya, Jumat (12/10/2012).
Menurut Mega, konflik yang ada semakin menggambarkan tidak berfungsinya secara maksimal kepemimpinan nasional dan rendahnya kapasitas untuk memimpin. Alih-alih terwujudnya prinsip check and balances, menurut Megawati, yang terlihat justru kecenderungan saling melemahkan antar lembaga-lembaga negara.
"Hal ini semakin diperburuk oleh fakta, gaya kepemimpinan nasional saat sekarang yang cenderung abai pada berbagai kekisruhan yang ada demi menjaga citra diri," kritik Megawati.
"Inilah dua tantangan besar bangsa yang perlu mendapatkan pembenahan sangat segera secara nyata melalui rekonsolidasi kelembagaan Negara dan pentingnya ketegasan terus-menerus dari seorang pemimpin," lanjut Megawati.
Mega lantas merespons rencana DPR merevisi UU KPK. Menurut Mega, masih ada UU di bidang hukum yang harus segera direvisi.
"Penuntasan perubahan KUHP, yang notabene merupakan warisan kolonial Belanda seharusnya perlu diprioritaskan untuk disinkronkan dengan hal-hal yang terdapat dalam UUD 1945. Apakah hal tersebut masih diperlukan ataukah seharusnya ditiadakan," kata Mega.
"Sebab bangsa yang berdaulat secara politik adalah bangsa yang ke dalam, mampu menegakkan aturan hukum nasionalnya. Demikian pula dengan serangkaian UU lainnya yang secara substantif bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945," tandasnya.
Presiden SBY sebenarnya telah memberikan pidato resmi menyangkut konflik KPK-Polri pada Senin (8/10) lalu. Pesan SBY agar kasus Korlantas Polri diserahkan KPK, juga menyangkut rencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah menyangkut perpanjangan masa kerja penyidik KPK menuai pujian banyak pihak. SBY juga secara khusus menilai pengusutan kasus Kompol Novel Baswedan yang kini menjadi penyidik KPK tidak tepat dilakukan saat ini.
Sumber ; [url=http://www.detik..com]www.detik..com[/url]
Nah ...ada" bahan" buat 2014
0
3.4K
26
Thread Digembok
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670KThread•40.3KAnggota
Terlama
Thread Digembok