Anggaran Pelantikan Naik Lagi, Jokowi Protes Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kritik keras terus dilayangkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta) terkait alokasi anggaran pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017. Pasalnya, setelah sempat dipangkas setengahnya menjadi Rp 499 juta, kini anggaran itu kembali meningkat menjadi sekitar Rp 550 juta. Terkait hal ini, Jokowi pun geleng-geleng kepala saat ditanyakan tanggapannya soal pelantikan mewah untuknya itu.

"Dulu kan sempat Rp 1 miliar, lalu saya ngomong turun jadi Rp 400 juta. Terus sekarang naik lagi?" tanya Jokowi heran, Selasa (2/10/2012) malam, saat dijumpai di Balai Kartini, Jakarta.

Menurut Jokowi, dia memang tidak memiliki hak untuk meminta pemotongan anggaran itu. Namun, ia berharap agar pelantikan untuk dia dan pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama, dilakukan sesederhana mungkin.

"Kemarin saya bilang sederhana, sekarang saya berharap sesederhana mungkin. Saya nggak mau diminta sebut angka-angkanya berapa," kata Jokowi lagi.

Wali Kota Solo yang saat ini dalam proses pengunduran diri itu menilai anggaran pelantikan yang cukup besar sebaiknya dialihkan untuk program-program bagi rakyat. "Ya kan bisa dialihkan untuk hal lain seperti keamanan yang kira-kira menyangkut ke rakyat, bukan ke saya," ujar Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, alokasi dana pelantikan gubernur terpilih dianggarkan Rp 822.000.000 dalam APBD 2012. Angkanya kemudian meningkat menjadi Rp 1.050.000.000 dalam APBD Perubahan 2012. Selanjutnya, anggaran tersebut dikurangi menjadi Rp 622.000.000 dan kembali dipangkas menjadi Rp 499.407.000 setelah melalui berbagai pembahasan dengan berbagai pihak. Namun, jumlah ini kembali naik menjadi Rp 550.000.000.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Mangara Pardede, membenarkan adanya penambahan alokasi dana pelantikan gubernur terpilih. Penambahan ini berhubungan dengan masalah hiburan yang akan ditampilkan saat acara pelantikan.

"Nantinya kami akan sewa paduan suara dari UI dan sound system sekitar Rp 25.000.000. Kemudian Keroncong Tugu juga jadi ditampilkan dengan biaya sekitar Rp 20.000.000," kata Mangara saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/10/2012).

Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk kembali mengundang Keroncong Tugu sudah melalui pertimbangan yang matang. Menurutnya, keroncong tugu tetap digunakan mengingat grup musik ini memiliki nilai historis. "Tambahannya untuk sementara itu, tapi dipastikan tak akan ada artis. Undangan rencananya 800 orang sesuai dengan kapasitas ruang paripurna," ujar Mangara.
http://pilkada.kompas.com/berita/rea...wi.Protes.Lagi
yup nilai historisnya yaitu uang komisi yg gede bakalan melayang jika tidak menggunakan keroncong Tugu

ngak usah pake uang APBD, mari kita bikin koin pelantikan utk Jokowi, bakalan gigit jari tuch HPRD ngk dapat komisi