JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam lima bulan terakhir telah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri selama 11 kali. Hal itu sontak mendapat tanggapan dari banyak kalangan.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, menuturkan, hendaknya kunker ke luar negeri harus disesuaikan dengan mempertimbangkan efektifitas dari kebutuhan yang ada.

"Sebenarnya secara umum anggaran kunker dari pemerintah itu tentu harus diperhatikan tingkat efektifitas dan kebutuhanya. Artinya memang ada sisi-sisi yang harus diperhatikan terkait efektifitas dan juga kebutuhan," ujarnya saat dihubungi wartawan di Jakarta, hari ini.

"Presiden, atau parlemen dan juga kebutuhan lembaga kepresidenan hal itu juga harus dibutuhkan. Tentu harus dilihat tingkat efektifitas kalau memang dalam bulan terakhir agenda kepresidenan di luar negeri harus dilakukan," sambungnya.

Arwani sepakat jika publik mengkritisi seluruh lembaga negara, termasuk DPR maupun presiden terkait dengan agenda kunker ke luar negeri.

"Mengkritisi perjalanan dinas itu tentu tidak ada di DPR saja. Kita juga harus di pemerintah, kementerian dan lemabaga lain termasuknya, DPD juga. Harus bersama-sama menjadi perhatian kita bersama. Tuntutan untuk mengurangi alokasi perjalanan dinas ke luar negeri juga harus dilakukan," papar Arwani.

Menurut Arwani, DPR sendiri sebenarnya telah melakukan pengurangan alokasi kunjungan atau alokasi perjalanan dinas ke luar negeri. Hal itu telah dibuktikan dengan hanya membatasi kunker terkait fungsi legislasi saja, dan kepentingan kerjasama antar parlemen.

"Untuk fungsi-fungsi pengawasan dan fungsi anggaran itu tidak ada, sudah kita hapus anggaran perjalanan dinasnya. Tetapi saya tidak setujui kalau moratorium. Tidak langsung semuanya moratorium. Kebutuhan kan selalu ada," terangnya.

sumber : IYAA.com
____________
Doyan amad bapak yang satu ini jalan-jalan