semoga tidak

Meskipun unggul dalam Pemilukada DKI Jakarta, Joko Widodo masih belum bisa tenang. Pasalnya, kader PDI Perjuangan itu terancam tidak bisa menjabat Gubernur DKI Jakarta kalau pengunduran dirinya sebagai Walikota Solo ditolak DPRD Solo. Apalagi suara PDI Perjuangan dan Gerindra di kota tersebut cuma 17 kursi dari 44 kursi di DPRD Solo.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof. Iberamsjah mengatakan Jokowi berpotensi besar tidak akan bisa duduk sebagai orang nomor satu di Pemprov DKI. Pasalnya kuat dugaan anggota DPRD Solo tidak akan memberikan surat persetujuan pengunduran diri Jokowi.

Iberamsjah mengungkapkan ada indikasi kuat DPRD Solo tidak mau melepas Jokowi. Sebab alasan Jokowi mengundurkan diri bukan karena hal-hal yang bisa diterima publik dan peraturan. “Keputusan mundur Jokowi mundur hanya karena motif ingin mengejar kekuasaan yang lebih besar,” tegasnya, Jumat (21/9).

Sperti Prijanto
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu menjelaskan mayoritas pemilik kursi DPRD Solo merupakan parpol, yang mendukung Foke dalam pemilukada DKI.

PDI Perjuangan yang mendukung Jokowi hanya memiliki 15 kursi di DPRD Solo dari 40 kursi. Sementara Gerindra yang mendukung kandidat wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hanya memiliki dua kursi di DPRD Solo.

Selebihnya milik Partai Demokrat (tujuh kursi), Partai Golkar (empat kursi), Partai Keadilan Sejahtera (empat kursi), Partai Amanat Nasional (empat kursi) dan Partai Hanura (dua kursi). Artinya partai pendukung Fauzi Bowo memiliki 21 kursi di DPRD Solo. Sisanya, Partai Damai Sejahtera (PDS) yang netral dalam Pemilukada DKI memiliki dua kursi.

“Besar kemungkinan, Jokowi mengalami nasib serupa yang dialami Wakil Gubernur DKI Prijanto. Keinginan Prijanto mengundurkan diri ditolak paripurna DPRD DKI,” terangnya. Menurutnya, mekanisme pengunduran diri diawali dengan pengajuan dalam sidang paripurna DPRD. Disampaikan dan dinyatakan secara terbuka dalam sidang paripurna apa penyebab harus mundur..

Ia menambahkan, DPRD berwenang untuk menerima atau menolak. “Bila tak diterima DPRD kepala daerah atau wakil kepala daerah tak bisa mundur.” Bila diterima, katanya, DPRD lalu mengusulkannya ke gubernur. “Setelah itu gubernur juga melakukan kajian dan menelaah apakah sudah sesuai norma dan aturan. Gubernur juga bisa tak meneruskannya kalau mendapati ada yang melanggar aturan,” paparnya.

Dihubungi terpisah, anggota KPU DKI Sumarno menjelaskan, sesuai UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, setiap kepala daerah yang berniat mengundurkan diri harus melalui persetujuan DPRD setempat.

Sejak Awal
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Solo RM Kusrahardjo mengatakan, tidak ada alasan kuat DPRD Solo untuk menolak pengunduran diri Jokowi. Kusrahardjo mengungkapkan, jika Jokowi dipersulit, seharusnya dari awal Jokowi tidak boleh mencalonkan diri sebagai gubernur DKI.

“Kalau tidak boleh seharusnya sejak awal. Tapi ini kan prosesnya sudah selesai yang menhabiskan biaya miliaran rupiah, dan itu uang rakyat. Jakarta sudah susah payah menentukan pilihannya. Ini harusnya dihargai,” tandasnya.

Mundur
Sementara itu, Jokowi mengaku akan secepatnya mengurus proses pengunduran dirinya sebagai walikota Solo. “Pengunduran diri akan diurus. Ya setelah ini sesegera mungkin,” ujar Jokowi di rumah singgahnya Jalan Batu Arab I, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (21/9).

Rencananya Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta akan menggelar rapat pleno penetapan pemenang Pilkada pada 3 Oktober mendatang. Dan jika semuanya lancar, maka Jokowi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 7 Oktober 2012.

jadi mau ngingetin aja, klo "perjuangan" belum selesai,tapi semoga hal itu tidak terjadi, karena ga bisa bayangin apa yang akan di lakukan oleh semua masyarakat pecinta Jokowi jika mundurnya beliau tidak di restui

sumber
http://www.harianterbit.com/2012/09/...-gubernur-dki/