Jakarta (CiriCara.com) - Langkah Joko Widodo menuju kursi DKI 1 mendapat mendapat hambatan lain. Jika sebelumnya ia dan pasangannya Budi Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok lebih banyak menerima hambatan dalam bentuk kampanye hitam (black campaign), kini jalur hukum mulai membendungnya. Kemarin, Jokowi selaku Walikota Surakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan membiarkan atau terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi. Hari ini, kelompok yang menamakan dirinya Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) berencana untuk membuat gugatan hukum kepada Mahkamah Konstitusi (MK) menyoal Undang-Undang (UU) No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut menyatakan bahwa seorang calon harus mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Direktur Eksekutif Majelis Sugiyanto berpendapat bahwa ada kerancuan di mana tidak adanya penjelasan terhadap kalimat dalam pasal tersebut. “Yang ada dari pejelasan pada pasal tersebut yaitu berbunyi, ketentuan ini tidak harus dengan memiliki KTP daerah yang bersangkutan,” ujarnya seperti dikutip dari Waspada Online. Sugi menginginkan agar ada penjelasan yang lebih rinci mengenai kalimat “mengenal daerah dan dikenal di daerahnya”. Perincian yang dimaksud adalah berapa lama calon harus tinggal di daerah tersebut atau kepemilikan KTP setempat. Ia berpendapat bahwa pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta kurang tepat karena ia belum mengenal persis Jakarta. Pasalnya, Jokowi sendiri belum pernah tinggal di Jakarta dalam kurun waktu yang membuatnya mampu mengenal persoalan-persoalan yang dihadapi Ibukota Indonesia ini. (dd)

Sumber : http://ciricara.com/2012/08/31/penca...digugat-ke-mk/

Koq aneh ya baru sekarang digugat ? Lalu calon2 lain pada putaran pertama koq ga digugat ?