Negara ini lebih suka ikut-ikutan negara lain, tidak memandang rakyat Indonesia yang masih dalam garis kemiskinan dan pengangguran. Undang-undang semacam ini mesti digagalkan, karena biaya yang akan ditanggung oleh negara bisa terbilang besar.

Biaya yang besar untuk membayar rakyat yang melakukan wamil lebih baik diarahkan kepada pembiayaan bangunan, pelayanan umum, dan jalan-jalan yang masih rusak di seluruh provinsi, akses menuju pedalaman, jembatan, kualitas pelayanan pemerintah, dan masih banyak lagi. Untuk urusan pengamanan negara, kita bekerjasama dengan negara-negara sahabat.

Alasan kekurangan personil adalah hal yang mubazir mengingat Indonesia dari segi pengamanan terbilang aman, tak ada invasi. Jumlah tentara lebih dari cukup. Pemerintah sekarang bisa dibilang ikut-ikutan dengan negara yang ikut wamil seperti Korea, Singapura, Israel, dll. Padahal negara-negara lain seperti Amerika, Pakistan dan lainnya tak menerapkan hal tersebut.

Indonesia masih terbilang negara miskin yang masih berkembang, pemerintah seakan menganggap negara ini negara maju hanya dengan berpandangan negara makmur, indah dan penuh estetika - padahal semua itu berbanding terbalik dengan realita sesungguhnya. Masih banyak orang miskin, belum punya tempat tinggal, pengangguran, kesehatan dan biaya pendidikan. Urus yang demikian!!!





Minta ditaro di pejwan



Terlalu mementingkan duniawi, tak tahu nasib mereka di akhirat nanti...





Tanggapan TS :

Kalau ane lebih pilih jaman order baru - adakan petrus. Selain itu menteri agama bekerja lebih giat dengan dibantu oleh segenap anggota pemerintahan untuk mengayomi rakyatnya menjadi lebih agamis, punya pendidikan dalam beragama, ada batasan-batasan penyiaran dari media untuk tidak menyiarkan informasi yang sifatnya tidak mendidik.

Sekarang pemerintah kurang fokus memerhatikan moral rakyatnya. Ketimpangan moral dan sosial, perselisihan suku dan agama, pendiskreditan dan tindakan diskriminasi pada minoritas-minoritas adalah gambaran bahwa pemerintah kurang memerhatikan moral rakyatnya - tentu bagian dari moral bangsa.

Percuma diadakan Wamil kalau moralnya belum diperbaiki, Gan. Orang yang punya pendidikan tinggi dan sudah belajar cara hidup yang beradab di negeri orang kalau iman sama pendidikan agamanya minim/sedikit, juga percuma. Seperti contoh kasus orang luar negeri yang punya pendidikan tinggi di bidang psikologi atau ahli prilaku manusia/syaraf, karena tidak punya pendidikan agama - ujung-ujungnya banyak membunuh rakyat sipil tidak bersalah. Itu kejadian saat pemutaran film Betmen.

Untuk kekuatan cadangan, bisa dibilang pemerintah dikatakan letoy - mengapa? Hubungan internasional Indonesia dan berbagai negara di dunia sangat banyak - terutama negara-negara timur tengah, Eropa dan Amerika. Indonesia terkenal dengan negara penengah di antara kekacauan negara-negara yang sedikit berselisih seperti Myanmar, Korea selatan-utara, dll. Tampak jauh dirasa Indonesia akan diinvasi oleh negara-negara anonimus - oleh siapa & mengapa?

Jika pemerintah mengambil tindakan ini, pemerintah seakan sangat sombong. Apakah pemerintah tidak akan mau menerima bantuan dari Amerika dan negara-negara sekutu Indonesia ketika peperang - seandainya?

Apakah rakyat Indonesia akan menerima hantaman ujian berlipat ganda. Ketika pemerintah tidak serius mensejahterakan rakyatnya, banyak kemiskinan, pengangguran, ketimpangan moral dan sosial, dan masih banyak lagi. Ditambah ketika peperangan berlangsung - mereka (rakyat sipil) ditugaskan berperang, meninggalkan keluarga mereka, mati bukan karena agama (apakah Allah akan meridhai?) Justru dengan bantuan dari negara sekutu rakyat sipil inilah yang seharusnya dilindungi.

Jangan memaksa, negara sekutu atau negara-negara sahabat khususnya Amerika harus membantu Indonesia seandainya berperang plus melindungi rakyat sipil. Mengapa harus? Hasil alam kita contohnya - 80% untuk mereka, dan sisanya untuk pemerintah - untungnya mana?

Jangan lupakan negara-negara lain yang sudah banyak menguras hasil alam Indonesia. ITU~

Maaf kalau salah kata, ini pendapat ane pribadi.

Mungkin saja...






Beberapa orang bahkan banyak kemungkinan beranggapan bahwa rencana pemerintah meresmikan undang-undang atau kebijakan wajib militer kepada masyarakat sipil adalah agar lahan korupsi bisa menghasilkan buah yang semakin ranum (non harfiah). Pemerintah dengan kebijakan tersebut digunakannya sebagai dalih kurangnya personil militer untuk menjaga wilayah Indonesia, padahal dengan personil yang ada pada saat ini masih dirasa cukup.

Pendapat sebagian masyarakat mengatakan bahwa pemerintah sengaja merencanakan kebijakan ini agar ketika rakyat sipil mengikuti wamil dan kebijakan tersebut akan mengeluarkan dana yang sangat besar mengingat betapa banyak calon wamil yang ikut (di atas 18 tahun), baik wanita atau pria . Dana yang lebih ini menurut sebagian masyarakat diambil dari peredaran uang tunai negara, dan tentu peredaran uang negara pada saat itu akan sangat meningkat. Membayar rakyat yang mengikuti wamil, sekaligus mengambil hasil uang edaran yang berlebih oleh orang-orang yang telah merencanakannya. Tentu semua ini direncanakan dengan matang dan sangat hati-hati serta teramat halus.

Ini adalah bagian dari penjabaran TS terhadap pendapat sebagian masyarakat tentang kebijakan yang akan diresmikan pada tahun 2013 tersebut. Tentu bagi TS pribadi, hal semacam ini seharusnya tidak usah diresmikan, apalagi direncanakan. Bagi TS, sudah saatnya Kaskuser berpikiran intelektual yang memimpin negara.