sumber = http://www.republika.co.id/berita/na...untuk-koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengusulkan untuk membuat kebun koruptor. Yaitu, kebun khusus koruptor yang berdekatan dengan kebun binatang sehingga dapat mempermalukan koruptor.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Teguh Juwarno mengatakan, usulan tersebut patut dipertimbangkan secara serius.

"Akan memberi efek mempermalukan (koruptor-red). Meskipun usulan ini seperti ekspresi rasa frustasi terhadap korupsi yang merajalela," katanya kepada Republika, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/11).

Ia menilai, usulan itu patut dipertimbangkan, karena pada umumnya selain karena serakah, koruptor juga ingin memperkaya diri sendiri. Tidak hanya itu, koruptor juga ingin eksis dan diakui keberadaannya di masyarakat.

"Jadi memberi efek jera mempermalukan sangat diperlukan untuk menghukum koruptor. Namun sebenarnya hukuman potong tangan akan lebih memberi efek yang dahsyat dan efektif," kata dia.

Pasalnya, korupsi telah menjadi kebiasaan dan kejahatan luar biasa di Indonesia. Makanya, melawan korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, bukan menggunakan cara konvensional.

Menanggapi banyaknya anggota DPR yang menolak usulan tersebut, ia menilai seharusnya tak serta merta para anggota DPR langsung menolak. Apalagi, kalau memang ada keseriusan untuk mencari cara efektif untuk menekan korupsi.

"Gagasan-gagasan seperti yang dilontarkan Mahmud MD perlu dimunculkan," tandas mantan anggota Komisi I DPR ini.

Sumber = http://www.korankaltim.co.id/read/ne...ng-tangan.html

Semarang - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah mendukung gagasan Nahdlatul Ulama (NU) yang meminta para koruptor harus dihukum potong tangan. Bahkan Ketua Umum MUI Jawa Tengah, KH Ahmad Darodji, meminta agar hukuman potong tangan segera diberlakukan di Indonesia dengan memasukkannya ke dalam hukum positif atau perundangan-undangan.
“Kami sangat berharap hukuman potong tangan masuk dalam undang-undang pemberantasan korupsi,” kata Ahmad Darodji.
Menurut Darodji, para ulama sudah berijtihad, hukuman pencuri adalah potong tangan. Di dalam Alquran, kata Darodji, juga ada ayat yang menyebutkan pencuri laki-laki ataupun perempuan hendaknya dipotong tangannya. Dengan catatan, perbuatan mencuri itu dalam kadar tertentu.
Pada zaman Nabi Muhammad, hukuman potong tangan diberlakukan bagi pencuri dengan nilai minimal empat dirham. “Kalau nominalnya disamakan, saat ini perkiraan saya adalah uang yang dapat digunakan untuk membeli seekor sapi,” kata Darodji. “Apalagi koruptor, harus dihukum seberat-beratnya karena mencuri banyak uang rakyat.”
Darodji menegaskan, jika diberlakukan hukum potong tangan untuk para koruptor, bukan berarti memberlakukan syariat Islam. Prinsipnya hanya mengambil substansi ajaran agama demi kebaikan bersama. Meski memberlakukan potong tangan, dasar Negara Republik Indonesia tetaplah Pancasila. Sebab, dasar hukum Pancasila sudah final dan tidak bisa diutak-atik lagi.
Hingga kini, sudah ada beberapa perundang-undangan di Indonesia yang mengadopsi hukum Islam, seperti undang-undang perkimpoian, undang-undang perwakafan, dan lain-lain.
Terkait pernyataan Ketua NU Said Aqil Siradj yang mengatakan para kiai NU tidak boleh menyalati jenazah para koruptor, Darodji kurang sependapat. Sebab, sebagai sesama orang Islam wajib kifayah untuk menyalatinya. “Umat Islam wajib menyalati saudaranya yang beragama Islam, meski tangannya sudah dipotong akibat melakukan korupsi,” kata Darodji.
Sebelumnya diberitakan, Nahdlatul Ulama (NU) kembali mempertegas sikapnya terhadap koruptor. “Hukuman layak bagi koruptor adalah potong tangan hingga hukuman mati,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Marsudi
Syuhud, saat membacakan Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 2002 tentang hukuman bagi koruptor di Kantor Pusat PBNU, Kamis lalu.
Mengacu pada syariat Islam, NU menilai korupsi sebagai penghianatan berat terhadap amanat rakyat. “Korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian dan perampokan,” kata Marsudi.
NU juga menyatakan, pengembalian uang hasil korupsi tidak menggugurkan hukuman. “Karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah, sementara pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat,” jelas Marsudi.
Menurut para ulama NU, uang negara adalah uang Allah yang diamanatkan pada pemerintah sebagai milik negara. “Bukan untuk penguasa, bukan untuk penguasa,” kata Marsudi berulang-ulang.
Uang negara, yang sebagian besar dari pajak, harus digunakan bagi kemaslahatan rakyat, terutama fakir miskin, tanpa diskriminasi. “Apapun agama, warna kulit, dan sukunya,” jelas Marsudi.
Menurut dia, sikap NU tentang keuangan negara ini tercantum dalam Keputusan Muktamar NU Tahun 1999. Keputusan-keputusan NU kembali dibacakan sebagai suatu deklarasi antikorupsi. Pembacaan ulang hasil kajian para ulama itu dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj, dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur Musa. (ti)